Sekda Adi Arnawa Pimpin High Level Meeting TPID Badung

banner 468x60

Sekda Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Azka Subhan A, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dewa Made Apramana saat rapat koordinasi High Level Meeting, TPID Badung di Puspem Badung, Senin (2/10) kemarin.

“Pengendalian Inflasi, TPID Badung Siapkan Action Plan”.

Bacaan Lainnya

 

MANGUPURA – MANGUPURANEWS.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SH memimpin langsung rapat koordinasi High Level Meeting, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Badung di Puspem Badung, Senin (2/10) kemarin. Rakor ini digelar sabagai upaya menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas TPID 2017. Rakor dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Azka Subhan A, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dewa Made Apramana dan anggota Tim Kebijakan TPID Badung.

Dalam arahannya Sekda Adi Arnawa menekankan bahwa sebagaimana dirilis BPS Provinsi Bali, diketahui secara tahunan inflasi Bali pada bulan Agustus tercatat 3,34%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,82%. Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil tersebut masih dibayangi beberapa tantangan pengendalain inflasi kedepan. Seperti masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, kecenderungan akan terjadinya peningkatan permintaan pada hari raya Galungan, Kuningan, Natal dan liburan tahun baru, risiko kemarauan, risiko keterbatasan pasokan gas LPG 3 kg, historis kelangkaan produksi cabe pada akhir tahun, serta kemungkinan terjadinya erupsi Gunung Agung yang berdampak kekurangan pasokan dan berakibat pada kenaikan harga.

Lebih lanjut dijelaskan, pada Rakornas TPID 2017, Presiden RI menyampaikan beberapa arahan seperti; pergerakan harga di daerah perlu dicermati, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan, infrastruktur perlu terus diperkuat dan upaya efesiensi usaha perlu ditingkatkan. Sebagaimana data historis BPS Badung, bahwa terdapat beberapa komoditas yang sering mengalami kenaikan harga yang memicu terjadinya inflasi, seperti cabai dan bawang merah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemkab Badung telah merencanakan untuk pengadaan Controlled Atmosphere Storage (CAS) sebagai penyimpanan komoditas holtikultura dan dipasarkan pada saat produksinya mengalami penurunan.

Untuk menindaklanjuti tantangan kedepan dan arahan Presiden diperlukan upaya pengendalian inflasi melalui penyusunan action plan untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Diskop UKM dan Perdagangan serta PD Pasar diminta menyiapkan data kecukupan stok komoditas perdagangan yang update. Supermarket/distributor/pedagang besar untuk menyediakan program diskon. Koordinasi dengan bulog dalam kegiatan pasar murah serta dengan pertamina dan hiswana migas terkait pasokan LPG 3 kg. Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan menyediakan data kecukupan stok pangan, data panen dan produksi update. Dishub memantau kesiapan infrastruktur trasportasi barang dan orang. Dinas PUPR memantau kesiapan infrastruktur jalan guna menjamin kelancaran transportasi. Dan Bagian Humas menjadwalkan siaran pers menjelang hari raga Galungan dan Kuningan guna mengimbau dan memberi informasi kepada masyarakat terkait kecukupan pangan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dewa Apramana memandang rapat koordinasi TPID sangat penting untuk dilaksanakan guna untuk melakukan evaluasi pengendalian inflasi sebelumnya, dan penyusunan langkah langkah pengendalian inflasi tiga bulan kedepan. “Kami sangat berharap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dapat memberikan arahan dan strategis Action plan pengendalian inflasi pada triwulan IV tahun 2017 ini, nantinya TPID Kabupaten Badung dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengendalian inflasi,” tambahnya. Untuk diketahui bahwa TPID Kabupaten Badung telah mampu meraih prestasi secara berturut – turut yaitu masuk nominasi TPID pendatang baru merupakan motivasi untuk meningkatkan upaya pengendalian inflasi, sehingga diperlukan upaya indentifikasi permasalahan, rumusan kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi implementasi kebijakan.

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.