PUSPEM BADUNG, MANGUPURANEWS – Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (14/10). Melalui rakor ini, diharapkan akan memberi pemahaman kepada seluruh Pengurus BUMDesa demi kemajuan dan kemandirian BUMDesa di Badung.
Sekda Badung Adi Arnawa sangat mengapresiasi penyelenggaraan Rakor BUMDesa. Menurutnya, munculnya BUMDesa merupakan salah satu program Presiden Jokowi dalam mewujudkan pemberdayaan di Desa. Dengan kebijakan Beliau membangun dari pinggiran, diharapkan dengan adanya BUMDesa ini, munculnya satu pertumbuhan ekonomi di Desa yang akan mempengaruhi ekonomi makro di Badung. “Kami harapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan, karena Pemerintah Pusat telah memberi ruang bahwa di desa itu ada satu jiwa kewirausahaan yang diharapkan akan membantu dalam rangka pembiayaan desa. Terlebih kebijakan pusat memberikan dana bagi hasil kepada desa, termasuk dari Pemkab Badung sendiri sangat tinggi. Bila ini dapat diberdayakan dengan maksimal bukan tidak mungkin semua desa di Badung akan mandiri,” jelas Adi Arnawa.
Sementara itu Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung, Putu Gede Sridana selaku Ketua Panitia melaporkan, maksud dan tujuan Rakor BUMDesa untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDesa serta pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDesa. Meningkatkan pelayanan BUMDesa untuk merangsang tumbuhnya kegiatan produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal sebagai produk unggulan desa. Selain itu meningkatkan pengelolaan BUMDesa untuk pengembangan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli desa. Rakor akan diselenggarakan dalam tiga angkatan dengan jumlah peserta 186 orang dari Forum Perbekel Kabupaten dan Kecamatan sebanyak 6 orang, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas BUMDesa sebanyak 180 orang.
Materi Rakor dibawakan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Bali, Kemendes Perwakilan Bali, DPMD Provinsi Bali, Pajak Pratama Badung Utara dan Dinas Perdagangan Provinsi Bali. (MN/HB)
