Mangupuranews – Denpasar, Menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25, DPD Partai Demokrat Bali menggelar aksi lingkungan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Kantor DPD Demokrat Bali, Renon, Denpasar, Minggu (23/8/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 RI dan diramaikan lomba kerakyatan.
Di tengah kemeriahan acara, masalah krusial krisis lingkungan di Pulau Dewata menjadi sorotan utama. Partai Demokrat Bali menilai penanganan sampah dan ancaman bencana ekologis memerlukan perombakan strategi dari tingkat tapak.
Analisis Masalah: Beban Sampah Ibu Kota dan Ancaman Citra Wisata
Sistem pengelolaan sampah di Bali selama ini dinilai terlalu bertumpu pada pembuangan akhir di pusat kota. Pola terpusat ini memicu penumpukan yang memperburuk estetika kota serta menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan wisatawan lokal maupun mancanegara.
Sebagai destinasi kelas dunia, masalah sampah yang berlarut-larut berpotensi menggerus citra Bali. Tanpa adanya intervensi di tingkat sumber, masalah ini akan terus membeban daerah perkotaan dan merusak ekosistem.
Solusi Hulu-Hilir: Optimalisasi Dana Desa dan Tri Hita Karana
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta, menegaskan perlunya perubahan paradigma pengelolaan sampah secara mandiri di setiap desa. Menurutnya, desa harus menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan pemilahan dan pengolahan sampah.
”Aspirasi kader kami di seluruh Bali menginginkan sampah dikelola berbasis desa. Tidak boleh ada lagi sampah bergerak dari satu desa ke desa lain, apalagi sampai masuk ke ibu kota dan merusak citra destinasi wisata kita,” ujar Made Mudarta.
Mudarta menambahkan, penyelesaian masalah hulu ini memerlukan dukungan fiskal yang kuat. Ia mendesak agar alokasi Dana Desa ditingkatkan, bukan dikurangi, agar kapasitas pengolahan sampah berbasis komunitas dapat berjalan optimal.
Langkah pelestarian ini juga disebutnya sebagai bentuk aplikasi ajaran lokal Tri Hita Karana, khususnya Palemahan atau keharmonisan hubungan manusia dengan alam.
Antisipasi Bencana Musim Hujan dan Penegakan Hukum
Selain penanganan sampah, Demokrat Bali soroti risiko banjir menjelang perubahan musim. Pihaknya mendorong pemerintah daerah memanfaatkan musim kemarau untuk pengerukan lumpur dan normalisasi sungai-sungai kritikal.
Untuk memastikan program daerah berjalan tanpa penyelewengan, Mudarta mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran.
”Guna mencegah kebocoran anggaran desa maupun daerah, partisipasi masyarakat, media, dan Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial. Regulasi penguat seperti UU Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik juga perlu terus didorong demi tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Mudarta.
Penguatan Partai Menuju Momentum Politik
Aksi nyata lingkungan ini sekaligus menjadi strategi Demokrat Bali dalam merangkul pemilih muda dari kalangan Milenial dan Gen-Z yang mendominasi porsi pemilih. Dengan mengedepankan kerja nyata di lapangan ketimbang narasi politik semata, partai berlambang bintang mercy ini optimis memperkuat basis dukungannya menjelang pemilu mendatang.
Rangkaian acara diawali dengan pembersihan area publik dan penanaman pohon, sebelum dilanjutkan dengan konsolidasi internal menjelang puncak HUT Partai Demokrat pada 9 September mendatang. (brv)
Tinggalkan Balasan