Mangupuranews – BADUNG, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Badung terus mematangkan langkah pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada. Kepala Dinas Kesehatan Badung, dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD, menegaskan bahwa perbaikan mutu pelayanan tidak hanya berfokus pada penambahan tenaga medis, melainkan restrukturisasi sistem manajemen dan penguatan respon cepat kegawatdaruratan.
Hal tersebut diungkapkan Dr. Bagus Padma saat ditemui awak media usai rapat kerja di Kantor DPRD Badung. Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas rumah sakit pemerintah daerah harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang tepat sasaran.
Usulkan Dokter Subspesialis dan Optimalkan Fleksibilitas BLUD
Menjawab kebutuhan layanan rujukan yang kian kompleks, Dinkes Badung saat ini telah mengajukan usulan penambahan dokter spesialis dan subspesialis untuk memperkuat lini pelayanan di RSD Mangusada.
”Enggak bisa rumah sakit ini dibuka tanpa kesiapan SDM. Untuk Mangusada, kami sudah mengajukan pengusulan tambahan spesialis yang memang masih kurang. Bukan hanya spesialis umum, melainkan subspesialis, seperti penyakit dalam konsultan ginjal-hipertensi dan lainnya,” ujar Dr. Bagus Padma.
Terkait formasi tenaga kesehatan, Dr. Padma menyebut Badung mendapatkan kuota sekitar 99 formasi tenaga kesehatan dari pemerintah pusat untuk memperkuat layanan dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian antrean dan keluhan pelayanan di RSD Mangusada tidak melulu diselesaikan dengan menambah orang.
”Secara jumlah, SDM di RSD Mangusada sebenarnya sudah mencapai seribu lebih. Yang utama sekarang adalah mengatur ulang tata kelolanya: sistem shift, pembagian jam kerja, hingga komposisi tugas. Kalau sistem sudah dimaksimalkan dan produktivitas memang sudah over, baru kita tambah tenaga melalui mekanisme Perbup BLUD,” tambahnya.
Cegah Kelalaian, Ambulans Terintegrasi di ‘Center’ dan Dipasangi GPS
Selain pelayanan di poliklinik dan bangsal, Dinas Kesehatan Badung juga melakukan reformasi besar-besaran pada layanan ambulans gawat darurat. Dr. Padma mengakui sistem lama yang menempatkan ambulans di desa kerap memicu kendala operasional, seperti keterlambatan penjemputan pasien.
”Dulu ambulans ada di desa, sering terjadi pasien menunggu lama karena sopirnya belum siap atau sedang ada urusan lain. Sekarang polanya kami ubah, ambulans disiagakan di center-center wilayah dengan tim medis yang standby,” ungkapnya.
Untuk menjaga kedisiplinan dan transparansi, seluruh armada ambulans kini dilengkapi dengan sistem pelacak GPS hingga kamera pemantau di dalam kendaraan.
”Semua armada sudah dipasangi GPS dan kamera. Jadi terpantau secara real-time, tidak ada lagi alasan sopir pergi ke tempat lain saat jam jaga. Standar operasional saat menolong pasien pun terlihat jelas demi meminimalisasi pelanggaran atau kelalaian petugas,” tegas Dr. Bagus Padma.
UHC Sejak 2017: Warga Diimbau Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Bagus Padma mengingatkan masyarakat Badung agar tidak khawatir terhadap jaminan biaya pengobatan. Kabupaten Badung telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC) sejak 2017, di mana pemerintah daerah siap menanggung kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga ber-KTP Badung.
”Kalau ada warga Badung yang BPJS-nya nonaktif karena terkena PHK, cukup tunjukkan identitas kependudukan, langsung diurus dan dialihkan ke pembiayaan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen penuh menjamin biaya pengobatan warganya,” paparnya.
Meski demikian, Dr. Bagus Padma mendorong masyarakat untuk beralih ke pola hidup sehat dengan mengutamakan langkah preventif (pencegahan) melalui program skrining atau cek kesehatan gratis di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
”Fasilitas cek kesehatan gratis seperti pemeriksaan tensi, gula darah, kolesterol, hingga asam urat sudah disiapkan di puskesmas. Kami mengajak rekan-rekan media ikut menyosialisasikan ini. Jangan sampai masyarakat baru datang ke fasilitas kesehatan saat kondisi penyakitnya sudah parah,” pungkasnya. (brv)
Tinggalkan Balasan