Mangupuranews – BADUNG, Garis pantai ikonik di kawasan Kuta kini kian tergerus cuaca ekstrem dan gelombang pasang. Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri, bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta turun langsung meninjau ancaman abrasi Pantai Kuta di Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026).
Peninjauan ini menyoroti laju kerusakan bentang alam pesisir yang tidak lagi sekadar isu ekologi lokal, melainkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan denyut ekonomi pariwisata Bali.
Daratan Menyusut Cepat, Fasilitas Publik Mulai Rusak
Tekanan cuaca ekstrem sepanjang 2026 mempercepat laju kemunduran sempadan pantai pasir putih di kawasan ini. Ruang publik yang biasanya dipadati wisatawan kini kian sempit terdesak hantaman gelombang laut.
Kondisi fisik di lapangan memperlihatkan sejumlah titik kritis:
- Laju kemunduran garis pantai kini mencapai perkiraan 1,9 meter per tahun.
- Gelombang tinggi merusak infrastruktur esensial seperti jalur pejalan kaki, dinding pembatas pantai, hingga area dagang UMKM.
- Dari total garis pantai Bali sepanjang lebih dari 1.300 kilometer, sekitar 30 persen telah terdampak abrasi, dengan sisa 85 kilometer yang belum tertangani.
Megawati: Buang Ego Sektoral, Pahami Watak Kepulauan
Di sela inspeksi, Megawati menegaskan bahwa pendekatan penanganan pesisir di Indonesia kerap keliru karena memperlakukan wilayah pulau selayaknya daratan benua. Ia meminta kementerian teknis, periset, dan pemerintah daerah meruntuhkan sekat birokrasi demi mencari solusi berbasis sains.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia juga menekankan bahwa penanganan fisik harus berjalan beriringan dengan nilai kearifan lokal Bali, khususnya falsafah Tri Hita Karana.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong. Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Infrastruktur Pengaman Jadi Kebutuhan Mendesak
Pemerintah pusat melalui kementerian teknis terus memacu intervensi fisik di titik-titik rawan hempasan ombak. Pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di sisi selatan Pantai Kuta diproyeksikan menjadi peredam utama energi gelombang pasang.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, membeberkan bahwa penyelamatan pesisir Bali merupakan agenda prioritas nasional.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” ujar Triono.
Aksi mitigasi terintegrasi antara sains BRIN, rekayasa sipil Kementerian PU, dan kebijakan Pemprov Bali kini berkejaran dengan waktu sebelum pesisir selatan kehilangan daya pikat alaminya. (editor: brv)
Tinggalkan Balasan