BULELENG, MANGUPURANEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng akan menyisir seluruh program kerja di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan lanjutan pemenuhan dana Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/1).
Puspaka menjelaskan anggaran disusun mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Ini menjadi acuan dalam menyusun sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi, yang utama adalah lebutuhan dasar masyarakat termasuk di dalamnya adalah kesehatan. “Ini menjadi komitmen kita bersama termasuk pihak legislatif atau dewan dalam menyusun anggaran,” jelasnya.
Evaluasi program di masing-masing SKPD akan terus dilakukan. Pemerintah juga akan melihat secara detail pendapatan-pendapatan yang sah diterima dan dirancang dalam APBD. Sasaran selanjutnya adalah melihat program-program yang termasuk salah satunya hibah. Hibah bisa diberikan jika kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. “Kita sudah sampaikan ini kepada rekan-rekan di legislatif dan nampaknya mereka menyadari penuh akan hal tersebut. Nantinya kita akan berkolaborasi untuk memikirkan hal ini,” ujar Puspaka.
Puspaka pun mengatakan dirinya sudah menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) untuk betul-betul mengkonkritkan program-program di masing-masing SKPD. Utamanya menyangkut perjalanan dinas. Anggaran perjalanan sudah mulai disisir dan ada yang sudah dipangkas sedikit demi sedikit. “Dengan penyisiran ini kita anggap sebagai tabungan. Jangan sampai waktu tujuh bulan untuk menutupi anggaran JKN KIS PBI ini dianggap lama. Dari sekarang kita sudah mulai bergerak,” katanya.
Mantan Kepala Bappeda Buleleng ini menambahkan dengan adanya usaha-usaha dari pemerintah ini, seluruh masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara prima. Verifikasi dan validasi mengenai warga miskin juga terus berjalan. Sebenarnya, verifikasi dan validasi sudah dilakukan sebelumnya secara rutin. Di tingkat desa juga sudah dilakukan. “Para kepala desa juga sangat diharapkan mengetahui keadaan warga sebenarnya sehingga verifikasi dan validasi akurat dan benar-benar valid. Sehingga kita ketahui berapa jumlah terbaru yang pantas menerima bantuan sehingga kebutuhan dana bisa berkurang,” tandas Puspaka. (MN/dra-HBl)
