Mangupuranews – DENPASAR, Pemerintah Provinsi Bali menggandeng Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) hingga tingkat desa guna memperkuat penanganan kebakaran di Bali melalui respons awal sebelum armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) tiba di lokasi kejadian.

​Langkah taktis ini dipaparkan langsung oleh Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (30/9/2026).

​Kebijakan tersebut lahir dari evaluasi lapangan terkait lambatnya tindakan pertama di area kejadian. Situasi darurat kerap luput tertangani karena warga hanya menunggu kedatangan armada resmi dari jarak jauh.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, memberikan keterangan kepada media terkait kesiapan jajarannya dalam mendukung pengamanan wilayah di Bali. Saat ditemui di sela-sela kegiatan dinas.

Evaluasi Karangasem: Ketika Api Dibiarkan Membesar

​Sorotan tajam tertuju pada lemahnya tindakan awal masyarakat saat api masih berukuran kecil. Kasus kebakaran lahan di Karangasem menjadi bukti nyata bagaimana kepasifan warga berujung pada bencana yang lebih luas.

​Kala itu, warga dilaporkan hanya merekam visual kobaran api tanpa melakukan upaya pemadaman mandiri, kendati kobaran masih berskala minor.

​“Karangasem kemarin saya dapat laporan baru kebakaran sekuntum bunga besarannya, divideokan, disampaikan ke Damkar Karangasem, tetapi tidak melakukan apa-apa. Akhirnya sekian kawasan terbakar, hutan gambut. Nah ini kan sangat disayangkan itu terjadi,” tegas Dharmadi.

​Kondisi tersebut memperlihatkan celah besar antara ketersediaan informasi visual dan eksekusi mitigasi di lapangan:

  • ​Laporan darurat berbasis video sering kali tidak diimbangi pemadaman pendahuluan.
  • ​Jeda waktu tempuh mobil Damkar memberi ruang bagi lidah api untuk merembet liar.
  • ​Warga di titik nol kejadian belum memiliki rasa percaya diri untuk memadamkan api kecil secara aman.

​Gembleng Linmas dan Personel TNI Pengawak Armada

​Dharmadi menegaskan, pembekalan untuk Linmas bukan bertujuan mengambil alih tugas pokok petugas pemadam kebakaran. Pelatihan difokuskan pada keterampilan teknis memadamkan titik api permulaan dan membaca jalur evakuasi yang aman.

​Untuk merealisasikannya, Satpol PP Bali segera berkoordinasi dengan para kepala desa di seluruh Bali. Para perbekel akan mendampingi satgas Linmas dalam menyerap standar operasional penanganan darurat.

​Selain Linmas, pemetaan sumber daya diarahkan ke jajaran TNI kewilayahan. Sejumlah Komando Distrik Militer (Kodim) sejatinya telah memiliki armada pemadam, namun keahlian personel operasionalnya perlu ditingkatkan.

​“Kenapa kami libatkan TNI? Ini hal yang baru karena informasi yang saya terima, TNI sekarang punya armada. Hanya tadi Pak Kasi sampaikan, unsur TNI artinya prajurit TNI belum bisa menggunakan,” jelas Dharmadi.

​Sinergi pemantapan keahlian tempur kebakaran ini dirancang melibatkan instruktur berpengalaman dari Dinas Damkar Denpasar dan Kabupaten Badung, bercermin pada respons insiden di Sesetan.

​Paradoks Alat Pemadam: Ada APAR, Nihil Pengguna

​Masalah mendasar mitigasi kebakaran di perkantoran maupun sektor usaha bukan semata minimnya fasilitas, melainkan ketiadaan operator yang terlatih.

​Dharmadi menyoroti keberadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di gedung instansi pemerintah dan swasta yang kerap hanya menjadi pajangan regulasi tanpa kesiapan sumber daya manusia.

​“Jadi tahu ada kebakaran, ada alatnya, tapi belum tentu mampu menggunakannya. APAR-nya ada, penggunanya tidak ada. Nah ini perlu juga diadakan pelatihan untuk mengedukasi hal-hal yang menyangkut dengan kebakaran di perkantoran,” imbuhnya.

​Guna mencegah insiden kebakaran seperti yang sempat melanda kawasan usaha di Petitenget, strategi perlindungan di Bali ke depan bertumpu pada kolaborasi lintas sektor:

  • ​Sektor Bisnis dan Wisata: Wajib menempatkan personel tersertifikasi yang mampu mengoperasikan APAR serta hidran gedung.
  • ​Perkantoran Pemerintah: Melakukan simulasi berkala untuk melatih kecepatan reaksi staf menghadapi korsleting listrik dan api awal.
  • ​Integrasi Wilayah: Menghubungkan potensi Damkar, BUMN, kawasan strategis, hingga aparat desa dalam satu rantai kendali mitigasi.

​Melalui rantai respons terpadu ini, siapa pun unsur terdekat yang menemukan percikan api diharapkan mampu bertindak lugas sesuai porsi keselamatan, tanpa hanya berpangku tangan menanti sirine mobil pemadam. (editor: brv)