Mangupuranews – MENGWI, Pemerintah Kabupaten Badung bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyalurkan Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) Tahun Anggaran 2026 serta santunan sosial bagi penyandang disabilitas di Wantilan Giri Mandala, Desa Sembung, Senin (12/10/2026).
Penyaluran stimulan fisik dan sosial tersebut ditujukan untuk memangkas kesenjangan kesejahteraan masyarakat rentan di kawasan pedesaan. Program ini juga menjadi instrumen percepatan pemenuhan hak dasar warga atas hunian yang sehat, aman, dan terjangkau.
Lima anggota dewan perwakilan rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mengwi—yakni I Wayan Regep, I Nyoman Satria, I Made Rai Wirata, I Made Yudana, dan I Wayan Edy Sanjaya, turut hadir mendampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat di lapangan.
Realisasi Program Sapta Kriya Adi Cipta
Kehadiran perwakilan legislatif dalam agenda tersebut menegaskan bahwa alokasi anggaran daerah telah sejalan dengan cetak biru pembangunan Badung yang tertuang dalam visi-misi Sapta Kriya Adi Cipta.
Fokus penyerahan bantuan kali ini menyasar dua prioritas utama pembangunan daerah:
- Peningkatan Kualitas Hidup: Memperkuat jaring pengaman sosial, sektor kesehatan, dan taraf ekonomi kelompok rentan.
- Pengembangan Permukiman Sehat: Mengonversi rumah tidak layak huni menjadi fasilitas tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan dan sanitasi.
Pihak legislatif juga memastikan fungsi pengawasan anggaran akan berlanjut hingga proses pembangunan fisik hunian rampung secara menyeluruh, guna mencegah hambatan teknis penyediaan material di tingkat penerima manfaat.
Pengentasan Kesenjangan dan Perlindungan Kelompok Rentan
Penyaluran bantuan ini menjawab persoalan disparitas kesejahteraan yang masih dialami sebagian warga di wilayah tengah dan utara Badung, di tengah tingginya pendapatan fiskal daerah dari sektor pariwisata.
Kondisi rumah yang tidak memenuhi kelayakan struktural dan sanitasi dinilai berkontribusi langsung pada rendahnya produktivitas serta risiko kesehatan keluarga. Tanpa bantuan stimulan konstruksi, warga berpenghasilan rendah menghadapi kesulitan untuk memperbaiki tempat tinggal secara mandiri.
Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas diposisikan sebagai jaring pengaman ekonomi vital agar kelompok ini memperoleh akses kehidupan yang lebih setara dan mandiri. Rangkaian acara di Desa Adat Sembung Sobangan tersebut ditutup dengan verifikasi kelengkapan berkas administrasi serta penyerahan dokumen bantuan kepada perwakilan warga setempat. (brv)
Tinggalkan Balasan