GIANYAR, MANGUPURANEWS – Wacana Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet terkait Nyipeng tanggal 18-20 April mendatang untuk mengurangi penyebaran Covid-19, ditindaklanjuti serius oleh Bupati Gianyar Made Mahayastra. Bupati Mahayastra menggelar rapat dengan para kepala OPD Selasa (7/4), guna mengambil langkah-langkah menyikapi jika Nyipeng benar-benar dilaksanakan.
Hasil dari rapat tersebut adalah, Pemkab Gianyar menyatakan siap dengan apapun nanti kesepakatan antara Gubernur Bali, Majelis Desa Adat, maupun PHDI. Jika Nyipeng jadi dilaksanakan, karena Nyipeng tersebut waktunya cukup panjang, Pemkab Gianyar akan membantu keluarga miskin di Gianyar dengan bantuan paket sembako. Sebanyak 7.554 KK miskin yang terdata dalam database Pemkab Gianyar merupakan KK miskin berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh masing-masing OPD ke desa binaan masing-masing.
“Kita berpedoman pada data, sebanyak 7.554 KK miskin ini kita tuntaskan dulu (diberikan bantuan sembako). Ke depan, kalau memang ini berkepanjangan ada pembatasan ataupun memang masyarakat kita yang pekerja harian ini kesulitan hidupnya, kita juga harus memikirkan mereka, namun sekarang yang 7.554 ini kita bantu dulu, khusus dalam menghadapi Nyipeng ini,” kata Bupati Mahayastra. Disebutkan bantuan paket sembako ini harganya sekitar Rp.400 ribu per KK.
Ditambahkannya, rancangan anggaran terkait penanganan Covid-19 sudah mulai dilaksanakan dengan adanya pemberian bantuan paket sembako ini. “Gianyar siap dengan dana anggaran 100 milyar 700 juta untuk penanganan Covid ini,” tegas Mahayastra.
Secara teknis, pendistribusian paket sembako ini akan dilakukan sebelum pemberlakuan Nyipeng oleh masing-masing OPD ke desa binaan masing-masing bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI serta dibantu oleh Satgas Covid di desa masing-masing.
“Saya tegaskan Gianyar siap jika memang diputuskan akan dilaksanakan Nyipeng dengan Eka Brata Penyepian dengan tidak bepergian untuk menghambat penyebaran Covid-19, semoga tidak bertambah di Bali”, tandas Mahayastra. (MN/asti-HG)
Di panjer untk perantauan blm ad bntuan sdkit pun tlok di evaluasi lgi atau di data kmbli ksian yg merantau ini gak bsa kmn mn dn gak ad biaya hdup d bali
Kalau bisa warga perantau yg tidak memegang ktp gianyar di data juga… Khususnya di btn” atau perumahan. Karna biar bagaimanapun kita juga bagian dari nkri agar dapat merasakan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebab efek pandemi ini sangat kami rasakan sekali apalagi bagi yg bekerja di bidang pariwisata atau buruh harian. Semoga bapak bupati gianyar bisa mempertimbangkan usulan kami. Agar kami para perantau yg tinggal di perumahan atau btn didata juga.