JAKARTA, MANGUPURANEWS – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku instansi Pembina pengadaan barang/jasa pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tema “Tranformasi Pengadaan Di Era Digital Untuk SDM Unggul Indonesia Maju” yang dilaksanakan, Rabu (6/11) bertempat di Balai Sidang Convention Centre Jakarta. Acara yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada Instansi di daerah yang berprestasi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.
Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Badung berhasil memperoleh 2 (dua) Penghargaan sekaligus yaitu National Procurement Award 2019 atas Komitmen dan dukungannya kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam Peningkatan Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sampai dengan tingkat kematangan 9/9 atau Level 3 (Pro Aktif) bahkan UKPBJ Badung merupakan satu-satunya Kabupaten penerima award kematangan UKPBJ tingkat 9/9 Level 3 pro aktif se-Indonesia. Sedangkan penghargaan kedua berupa National Procurement Award 2019 pada kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE:2014 berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kedua Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala LKPP RI Roni Dwi Susanto dan diterima oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Badung I Gst Made Dwipayana mewakili Bupati Badung.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa I Gusti Made Dwipayana mengatakan bahwa diraihnya kedua penghargaan ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Badung serta DPRD terhadap keberadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Badung, disamping kerja keras seluruh jajarannya dimana pelaksanaan pengadaan di Badung berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. “Hal ini bukanlah akhir dari segalanya tapi sebagai motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi demi Kabupaten Badung khususnya bagi OPD-OPD yang memerlukan dukungan kami dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya didampingi Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa I Made Sudarsana, Kasubag Pembinaan dan Advokasi I Nyoman Widiana dan Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik I Gede Suarjaya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam sambutan dan arahannya menegaskan bahwa yang menjadi penekanan dalam pengadaan adalah proses pengadaan dan waktu pengadaan sehingga diperolehnya barang/jasa yang berkualitas, harga yang wajar dan tepat waktu serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.
Rakor Pengadaan Barang/Jasa ini juga dihadiri oleh Kepala LKPP-RI, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Kepala Bapenas, Menteri PAN RB, Gubernur DKI, beberapa Lembaga Tinggi Negara , seluruh Kepala Daerah Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota se- Indonesia, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan LPSE K/L/Pemda se-Indonesia, Perwakilan Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (IFPI) dan Perwakilan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). (MN/HB)
