SIEM REAP | mangupuranews – Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko memaparkan tiga pilar strategi keimigrasian Indonesia untuk penguatan perbatasan Indonesia dalam forum DGICM 2026 di Kamboja, Selasa (23/6/2026), demi memberantas kejahatan transnasional.
Tiga Pilar Utama Penjaga Gerbang Nusantara
Sistem keamanan baru ini dirancang untuk mendeteksi pelanggaran hukum secara dini. Menurut Hendarsam, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan sistem ini.
”Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia,” ujar Hendarsam Marantoko di Siem Reap.
Untuk mengoptimalkan keamanan, Direktorat Jenderal Imigrasi kini mengandalkan dua sistem analisis mutakhir di tingkat pusat dan wilayah:
- Passengers Analysis Unit (PAU): Bertugas melakukan analisis berbasis risiko di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
- Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC): Pusat kendali mutakhir yang memonitor lalu lintas keimigrasian di tingkat pusat.
Ketegasan Imigrasi: Aplikasi APOA Ringkus 210 WNA Ilegal
Implementasi pilar pengawasan WNA terbukti membuahkan hasil signifikan lewat integrasi teknologi. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terhubung langsung dengan Polri sukses menindak kejahatan internasional.
Sistem ini berkontribusi langsung dalam penangkapan 210 WNA yang terlibat sindikat penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal.
Indonesia Usulkan Sistem Undian WHV ke Australia
Di sela-sela forum regional tersebut, Dirjen Imigrasi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Indonesia membawa misi khusus terkait kuota Working Holiday Visa (WHV) untuk warga negara Indonesia.
Pemerintah mendorong penerapan Sistem Undian WHV Australia (Ballot System) yang dikelola secara proporsional.
- Keadilan: Membuka peluang yang sama bagi seluruh pendaftar.
- Transparansi: Memperjelas proses seleksi kuota yang ketat.
- Efisiensi: Mengatasi membludaknya jumlah peminat tinggi dari Indonesia.
Pimpin ASEAN Lawan Penyelundupan Manusia
Atas dedikasi tersebut, Indonesia resmi ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Asia Tenggara.
Sementara itu, negara ASEAN lainnya membagi fokus pada klaster keamanan berbeda:
- Kamboja: Protokol Berbagi Data Intelijen.
- Malaysia: Pergerakan Pejuang Teroris Asing.
- Singapura: Pemalsuan Dokumen Perjalanan.
- Brunei Darussalam: Urusan Konsuler.
Hendarsam menegaskan bahwa tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Ia mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen demi kawasan yang lebih aman. (rls/BRV)
