MANGUPURANEWS – BADUNG, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat mematangkan langkah konkret pemerataan infrastruktur dan konektivitas di Pulau Dewata. Melalui pertemuan strategis di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Gubernur Bali Wayan Koster memantapkan rencana pembangunan Jalan Tol Mengwi–Gilimanuk.
Rapat koordinasi strategis yang dipimpin langsung oleh Menko AHY ini turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Kepala KSP, Kepala Bappisus, serta Gubernur Bali Wayan Koster. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan konektivitas darat, udara, dan laut agar pertumbuhan ekonomi Bali makin inklusif serta merata.
Langkah ini juga menjadi respons cepat dari Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang sebelumnya telah digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Fokus utama pembahasan tertuju pada akselerasi pembangunan jalan tol, penyesuaian desain jalur Jembrana–Gilimanuk, hingga gerbang tol Jembrana–Mengwi.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan bahwa proyek infrastruktur jalan tol tersebut terus berjalan. Koster menjelaskan terdapat penyesuaian teknis pada rute Gilimanuk menuju Jembrana.
“Update tol jalan terus. Dari Gilimanuk ke Jembrana itu kan jalan eksistingnya cukup lebar dan medannya bagus. Jadi itu akan dilebarkan. Trase tolnya mulainya dari Jembrana ke Mengwi,” terang Wayan Koster, di Badung, Kamis (6/8/2026).
Komitmen Infrastruktur Berkelanjutan
Sementara itu melalui akun Instagram resminya, Menko AHY menyatakan bahwa pertemuan strategis tersebut berfokus pada langkah nyata pemerataan pembangunan wilayah, khususnya pengembangan kawasan Bali melalui penyiapan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.
“Semoga tindak lanjut dari pertemuan ini menghadirkan solusi agar Bali semakin maju dan sejahtera,” ungkap AHY, di Jakarta.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan infrastruktur berpijak pada kajian matang dan data empiris di lapangan. Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini diharapkan tidak hanya mampu mengurai kepadatan lalu lintas, tetapi juga menghadirkan keadilan pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Bali. (red-tim)
Tinggalkan Balasan