Mangupuranews – MANGUPURA, Ketua DPRD Badung secara terbuka mengakui wujud fisik atau identitas “muka kota” bagi Ibu Kota Mangupura belum sepenuhnya terbentuk meski telah menginjak usia ke-17 tahun. Pengakuan itu disampaikan usai memimpin Rapat Paripurna peringatan HUT ke-17 Kota Mangupura di Gedung DPRD Badung, Selasa (17/11/2026).
Menurut pimpinan legislatif Badung tersebut, sepanjang 17 tahun sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2009, konsentrasi kebijakan dan anggaran daerah masih diarahkan untuk menuntaskan aksesibilitas jalan penunjang pariwisata.

Mengapa Wajah Kota Mangupura Belum Terbentuk? Ini Penjelasan Ketua DPRD
Menjawab sorotan publik mengenai belum terlihatnya ikon pusat perkotaan di Mangupura, Ketua DPRD Badung menegaskan bahwa pihak dewan bersama eksekutif sebenarnya telah berulang kali membahas rencana penataan tersebut dalam rapat koordinasi.
Namun, skala prioritas yang mendesak untuk menjaga napas ekonomi Badung membuat pembangunan infrastruktur jalan di koridor wisata harus didahulukan. Ia meminta masyarakat memberi ruang waktu agar perencanaan desain perkotaan dapat disusun secara matang tanpa memicu konflik lahan.
”Kami sadar bahwa kami belum punya ‘muka’ untuk kota ini, kami sadar. Tapi beri kami waktu dan kesempatan untuk mendesain dulu,” ujar Ketua DPRD Badung kepada awak media usai sidang paripurna.
Ia menjelaskan, menciptakan identitas tata ruang ibu kota membutuhkan kesiapan pembukaan kawasan baru yang kerap bersinggungan dengan lahan milik warga.
“Tidak mudah juga menciptakan muka kota. Kami harus mempersiapkan daerah mana yang akan dibuka. Jika itu menyangkut tanah hak milik masyarakat, tentu harus dipertimbangkan dulu pembebasan atau ganti ruginya,” tambahnya.

Penjelasan Soal Genangan Air di Kuta dan Kendala Pasang Teluk Benoa
Selain isu tata ruang ibu kota, Ketua DPRD Badung turut merespons keluhan warga terkait luapan air hujan di kawasan wisata Kuta sehari menjelang perayaan HUT Mangupura. Ia memastikan telah memantau langsung titik genangan di lapangan dan menyebut air dapat surut dalam waktu 1 hingga 2 jam.
Untuk titik rawan seperti kawasan Legian dan Jalan Dewi Sri, dinas teknis terkait disebut sedang mengerjakan penataan saluran drainase. Kendati demikian, ia membeberkan adanya faktor alam di wilayah hilir yang kerap menghambat pembuangan air saat hujan lebat turun.
”Mohon dimaklumi, ketika di hilir air laut di sepanjang Teluk Benoa sedang pasang besar, kita tidak bisa langsung membuang air melalui bukaan mati. Begitu air laut surut, otomatis aliran air bisa langsung disalurkan ke Teluk Benoa,” jelasnya.
Fungsi Rapat Paripurna dan Imbauan Siaga Musim Hujan
Terkait pelaksanaan rapat paripurna perayaan HUT Mangupura, Ketua DPRD Badung menegaskan agenda tersebut merupakan amanat Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pasal 92 Ayat 2. Forum tertinggi legislatif ini berfungsi sebagai ruang evaluasi terbuka bagi kepala daerah atas capaian program berjalan sekaligus pemaparan rencana kerja tahun 2027.
Memasuki musim penghujan pada penghujung 2026, Ketua DPRD Badung mengimbau masyarakat tetap waspada namun tidak panik apabila terjadi kondisi darurat lingkungan:
- Koordinasi Cepat: Warga diminta segera melapor ke perangkat pemerintahan terbawah mulai dari tingkat kelurahan, desa, hingga kecamatan jika terjadi genangan atau bencana hidrometeorologi.
- Kesiapsiagaan Aparat: Legislatif memastikan Bupati Badung telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersiaga penuh merespons aduan masyarakat.
Pernyataan Ketua DPRD Badung memperlihatkan realitas politik anggaran di Badung. Sektor pariwisata di wilayah selatan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar sehingga perbaikan jalan wisata menjadi kebutuhan vital demi menjaga pemasukan daerah, meski konsekuensinya menunda pembangunan wajah fisik Ibu Kota Mangupura.
Memasuki tahun anggaran 2027, tantangan Kabupaten Badung bukan lagi soal kekurangan anggaran, melainkan sinkronisasi tata ruang dan eksekusi lapangan. Sinergi antara Pemkab Badung, DPRD, desa adat, dan pelaku usaha (Sidhikara Hitayah) menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak tergerus oleh kemacetan, banjir, maupun hilangnya identitas budaya dan ruang hidup warga. (brv)






Tinggalkan Balasan