Mangupuranews – JAKARTA, Reformasi pasar modal OJK memasuki babak baru setelah 192 pelaku industri resmi menyampaikan komitmen penguatan kelembagaan hingga akhir Oktober 2026. Langkah strategis ini menyasar peningkatan permodalan serta tata kelola Perusahaan Efek (PE) dan Manajer Investasi (MI) demi menjamin pelindungan investor.
Kebijakan pemetaan ulang ini merupakan tindak lanjut konkret atas diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026. Melalui regulasi tersebut, regulator mewajibkan setiap pelaku pasar untuk mengukur ulang kapasitas bisnis mereka berdasarkan kompleksitas serta profil risiko yang dihadapi.
Mengapa OJK Memetakan Ulang Kapasitas Sekuritas dan Manajer Investasi?
Selama ini, kesenjangan antara kapasitas permodalan dan kompleksitas operasional kerap memicu kerentanan tata kelola di industri jasa keuangan. Untuk menjawab persoalan mendasar tersebut, OJK membagi ruang lingkup bisnis ke dalam klaster Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU).
Berdasarkan data resmi OJK hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 107 Perusahaan Efek telah menentukan pilihan klaster bisnis mereka:
- PEKU 3: Dipilih oleh 74 perusahaan efek.
- PEKU 2: Dipilih oleh 22 perusahaan efek.
- PEKU 1: Dipilih oleh 11 perusahaan efek.
Sementara itu, dari total 85 Manajer Investasi yang menyerahkan komitmen, terbagi ke dalam dua kelompok utama:
- MIKU 2: Dipilih oleh 70 manajer investasi.
- MIKU 1: Dipilih oleh 15 manajer investasi.
Penyerahan komitmen ini hanyalah langkah awal dari proses seleksi alam dan konsolidasi industri yang sehat. OJK memberikan masa transisi bertahap agar seluruh perusahaan dapat memenuhi syarat kecukupan modal dan operasional paling lambat hingga April 2029.
Tekanan bagi Pemegang Saham dan Pencegahan Pelanggaran Berulang
Transformasi kelembagaan ini secara otomatis menuntut keseriusan penuh dari para pemilik modal. OJK menegaskan bahwa keberhasilan penyesuaian kelas usaha sangat bergantung pada suntikan modal dan dukungan nyata pemegang saham.
Di sisi lain, penguatan struktur bisnis ini berjalan beriringan dengan pengetatan pengawasan guna memutus rantai pelanggaran berulang di pasar modal. Menindaklanjuti sejumlah kasus pelanggaran oleh Perusahaan Efek sebelumnya, OJK mewajibkan perusahaan terkait menjalankan empat langkah perbaikan fundamental:
- Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan kompetensi pegawai agar patuh regulasi.
- Memperkuat sistem pengendalian internal serta fungsi kepatuhan perusahaan.
- Mengevaluasi akar penyebab pelanggaran secara menyeluruh untuk mencegah kasus serupa.
- Melaporkan hasil evaluasi beserta realisasi perbaikan secara berkala kepada OJK.
Untuk segmen Manajer Investasi, otoritas mengedepankan komunikasi proaktif bersama asosiasi industri guna memastikan standar tata kelola berjalan efektif. Pendekatan berlapis antara penegakan hukum dan pencegahan ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor domestik maupun global terhadap pasar modal nasional.
”Upaya ini merupakan bagian dari komitmen OJK membangun industri pasar modal yang semakin sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum secara konsisten,” tulis keterangan resmi Otoritas Jasa Keuangan yang dirilis oleh Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, Rabu (11/11/2026).
(editor: brv)
Tinggalkan Balasan