Mangupuranews – BADUNG, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyoroti tingginya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada skema pembiayaan sindikasi perbankan rakyat di Bali yang menyentuh angka 18,82 persen per September 2026.
Tingginya risiko tersebut dinilai kontras dengan laju ekspansi pembiayaan bersama yang justru tumbuh agresif sebesar 23,69 persen secara tahunan (year-on-year) hingga menyentuh nilai Rp1,48 triliun.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, mengingatkan para pelaku industri untuk tidak lengah dalam mengukur konsentrasi risiko pembiayaan skala besar.
”Kondisi tersebut memerlukan penguatan proses analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, dan pengendalian konsentrasi risiko,” tegas Adityo dalam evaluasi kinerja BPR/S di Nusa Dua, Badung.
Beban Ganda dari Lonjakan Agunan Macet
Tantangan kualitas aset industri Bank Perekonomian Rakyat dan BPR Syariah (BPR/S) tidak hanya bersumber dari pembiayaan bersama. Regulator mencatat portofolio Agunan yang Diambil Alih (AYDA) turut mengalami peningkatan signifikan.
Hingga kuartal III 2026, nilai AYDA BPR/S di Bali tercatat mencapai Rp1,48 triliun atau naik 11,99 persen (yoy). Tumpukan aset sitaan ini berpotensi membekukan likuiditas perbankan jika tidak segera diselesaikan atau dilelang ke pasar.
OJK memetakan sejumlah langkah mitigasi wajib bagi perbankan rakyat, antara lain:
- Memprioritaskan restrukturisasi dan perbaikan kualitas aset berbasis kondisi riil debitur.
- Mempercepat eksekusi serta penyelesaian aset AYDA yang mangkrak.
- Memperketat disiplin tata kelola dan limit eksposur dalam penyaluran kredit sindikasi baru.
- Menyelaraskan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan kapasitas modal serta potensi pasar lokal.
Ketahanan Modal dan Urgensi Menuntaskan Konsolidasi
Di tengah tekanan kredit sindikasi dan aset sitaan, bantalan modal industri dinilai masih berada dalam batas aman. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BPR/S Bali tercatat kuat di posisi 28,66 persen, naik dari 27,66 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, rasio NPL gross agregat industri berhasil ditekan menjadi 11,27 persen, membaik dibanding September 2025 yang sempat berada di level 14,88 persen.
Struktur industri juga kian ramping berkat akselerasi pemenuhan ketentuan modal inti minimum. Jika pada Desember 2020 terdapat 40 BPR/S yang belum memenuhi batas kecukupan modal, kini per September 2026 jumlahnya terpangkas menjadi 5 BPR/S. Dari 10 grup kepemilikan yang ditargetkan merger atau konsolidasi, sebanyak 6 grup telah tuntas bertransformasi sementara 4 lainnya masih berproses.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, meminta perbankan daerah tidak terjebak mengejar pertumbuhan pembiayaan berisiko tinggi dan kembali memperkuat akar ekonomi lokal.
”Amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menempatkan UMK dan masyarakat di wilayah operasional sebagai fokus utama pelayanan BPR/S,” tutur Parjiman. (editor: brv)
Tinggalkan Balasan