Mangupuranews – MANGUPURA, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin jalannya Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Gedung DPRD Badung, Senin (9/11/2026).
Anom Gumanti mengapresiasi respons Bupati Badung yang telah memberikan penjelasan menyeluruh atas usul, saran, serta kritik konstruktif yang disuarakan oleh seluruh fraksi di dewan. Menurutnya, proses ini merupakan amanat konstitusional yang diatur ketat dalam regulasi kelembagaan dewan.
”Sebelum menyetujui dan mengambil keputusan terkait rancangan peraturan daerah yang diajukan bupati beserta jajaran, dewan wajib melakukan pembahasan mendalam. Itu ditegaskan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 ayat 3. Masukan dan kritik konstruktif dewan sudah dirangkum, dan bupati telah menjalankan kewajibannya menjawab hal tersebut dengan sangat jelas,” kata Anom Gumanti.
Lanjut ke Rapat Banggar dan Harmonisasi Regulasi
Setelah tahapan jawaban pemerintah tuntas, Anom memastikan dewan segera memacu agenda pembahasan teknis berikutnya.
”Mekanisme selanjutnya adalah menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah proses pendalaman itu selesai, baru kita melangkah ke persetujuan dan penandatanganan bersama penetapan RAPBD menjadi APBD definitif,” jelasnya.
Terkait agenda legislasi lainnya, Anom Gumanti menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ia menegaskan langkah pencabutan tersebut mendesak dilakukan agar aturan daerah kembali selaras dengan payung hukum di atasnya.
”Pencabutan ini penting agar kita kembali ke rohnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Negara sudah mengatur hal itu, sehingga regulasi di tingkat daerah yang berada di bawahnya harus dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma aturan,” paparnya.
Soroti Kritisnya Pasokan Air dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan
Fokus paling krusial yang digarisbawahi Ketua DPRD Badung tertuju pada Ranperda Penyertaan Modal Daerah untuk Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Anom menegaskan kucuran modal dari pemerintah daerah harus difokuskan untuk menyelesaikan defisit air bersih di kawasan Badung Selatan.
”Penyertaan modal ini kami harapkan mampu menyelesaikan dulu masalah darurat air di wilayah selatan. Kebutuhan optimal di sana mencapai 2.000 liter per detik, sementara kemampuan suplai saat ini baru sekitar 800 liter per detik. Defisit ini yang harus dijawab lebih dulu,” tegas Anom.
Lebih jauh, politisi asal Kuta ini mengingatkan bahwa perhitungan 2.000 liter per detik tersebut baru sebatas menutupi kebutuhan riil saat ini. Ke depan, seiring dengan masifnya pembukaan akses dan pembangunan infrastruktur jalan baru di kawasan selatan, kebutuhan konsumsi air dipastikan melompat berlipat ganda.
Oleh sebab itu, Anom mengumumkan bahwa DPRD Badung akan segera memanggil jajaran manajemen PDAM Tirta Mangutama dalam rapat kerja khusus guna membedah peta jalan jangka panjang.
”Fokus pemerintah sekarang kan pembangunan infrastruktur jalan. Setelah jalan dibuka, pembangunan berskala besar pasti tumbuh pesat di sana, dan itu otomatis membutuhkan pasokan air yang jauh lebih besar lagi. Pembahasan kita belum sampai ke tahap kalkulasi lonjakan itu. Karena itu, ke depan dewan akan mengundang direksi PDAM untuk duduk bersama melakukan kajian mendalam mengenai proyeksi kebutuhan air masa depan,” pungkas Anom Gumanti. (brv)
Tinggalkan Balasan