Mangupuranews – MANGUPURA, Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Kabupaten Badung mematangkan pembahasan RAPBD 2027 melalui Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Gedung DPRD Badung, Senin (9/11/2026).
Fokus pembahasan tertuju pada penanganan krisis air bersih di kawasan Badung Selatan, percepatan perbaikan infrastruktur jalan pariwisata, hingga mitigasi risiko bencana di destinasi wisata berlereng.
Atasi Defisit Air Bersih di Badung Selatan
Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan penyertaan modal total Rp150 miliar secara bertahap hingga 2029 untuk Perumda Air Minum Tirta Mangutama, dengan alokasi awal Rp37 miliar pada tahun anggaran 2027.
Langkah ini mendesak mengingat saat ini kawasan Badung Selatan membutuhkan pasokan air baku mencapai 2.000 liter per detik, sedangkan kapasitas suplai eksisting baru menyentuh 800 liter per detik.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa defisit 1.200 liter per detik ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan air permukaan konvensional.
”Kebutuhan air di Badung Selatan saat ini sekitar 2.000 liter per detik, namun yang terpenuhi baru 800 liter per detik. Kalau tanpa melakukan diversifikasi, kita akan selalu defisit. Oleh karena itu, kita dorong pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air bersih,” tegas Adi Arnawa usai sidang paripurna.
Adi Arnawa menambahkan, prioritas jangka pendek SWRO dirancang untuk memasok kebutuhan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
”Kebutuhan air di bandara mencapai sekitar 70 liter per detik. Jika pasokan bandara dialihkan ke SWRO, maka debit 70 liter per detik air permukaan eksisting bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat,” jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menyatakan dukungan penuh dewan sekaligus mengingatkan perlunya perhitungan jangka panjang yang matang.
”Kami mengapresiasi jawaban pemerintah yang lugas menjawab pandangan umum fraksi. Namun, proyeksi air harus dihitung cermat karena pertumbuhan investasi dan jalan baru di wilayah selatan akan mendongkrak konsumsi air secara eksponensial. Kami di dewan akan segera memanggil direksi PDAM untuk pendalaman,” ujar Anom Gumanti.
Benahi Sengkarut Kewenangan Jalan dan Trotoar Kuta
Selain persoalan air, Adi Arnawa menyoroti kendala regulasi anggaran yang kerap membuat pemerintah daerah tersandera dalam membenahi jalan rusak dan trotoar di titik-titik vital pariwisata.
Beberapa ruas penting, seperti poros Kuta Raya, Canggu–Tanah Lot, hingga jalur Sibang–Petang, berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga APBD Badung tidak bisa serta-merta dialokasikan sebagai belanja modal tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.
”Wisatawan dan masyarakat tidak mau tahu soal batas kewenangan, yang mereka tahu jalannya harus mulus dan trotoarnya nyaman. Karena itu, saya sudah perintahkan Sekda dan Kadis PUPR untuk segera memproses nota kerja sama resmi dengan kementerian dan provinsi agar Badung secara legal bisa menangani jalur-jalur strategis tersebut,” papar Adi Arnawa.
Pemerintah Kabupaten Badung juga mempercepat program penataan Kuta menuju kawasan rendah emisi (low emission zone):
- Penyediaan Kantong Parkir Terpadu: Membangun titik parkir komunal sebelum melakukan penertiban parkir liar di sepanjang jalan protokol.
- Transportasi Publik Listrik: Membuka rute sirkular dari Central Parkir melintasi Monumen Bom Bali, Pantai Kuta, Legian, dan kembali ke Central Parkir.
- Pelebaran Jalur Kepadatan: Melanjutkan pelebaran ruas Siligita serta normalisasi trotoar ramah pejalan kaki di kawasan Samigita (Seminyak, Legian, Kuta).
Evaluasi Izin Wisata Tebing Usai Bencana Longsor Pelaga
Menanggapi insiden tanah longsor di kawasan glamping wisata Desa Pelaga, Petang, bupati memastikan jajaran teknis tengah memverifikasi ulang seluruh izin operasional usaha di lereng bukit dan sempadan sungai.
”Walaupun izin usahanya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), mitigasi teknis mutlak diutamakan. Jika secara faktual di lapangan lokasinya dinilai membahayakan keselamatan jiwa, kami tidak ragu untuk mengevaluasi kelayakannya,” pungkas Adi Arnawa.
Proses penetapan RAPBD 2027 selanjutnya akan dibahas secara maraton dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum disahkan secara definitif. (brv)
Tinggalkan Balasan