Mangupuranews – BADUNG, Imigrasi Bali tindak 26 WNA dalam operasi penegakan hukum sepekan terakhir akibat berbagai pelanggaran berat keimigrasian, mulai dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, penyalahgunaan visa kerja, hingga pelanggaran ketertiban umum.
Langkah tegas ini merupakan hasil kolaborasi pengawasan ketat antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Dari total 26 orang asing yang terjaring, sebanyak 24 orang langsung dideportasi ke negara asalnya dan 2 lainnya dijebloskan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Sindikat Pinjol Malaysia Berkedok Visa Kunjungan
Penindakan terbesar dilakukan jajaran Imigrasi Ngurah Rai terhadap 15 warga negara Malaysia yang terbukti menjalankan operasional bisnis pinjol ilegal dari Bali. Mereka masuk ke Indonesia memanfaatkan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (indeks D1).
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menegaskan bahwa seluruh pelaku telah dipulangkan secara bertahap via jalur udara.
”Kelima belas WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap, tujuh orang pada Kamis (05/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (06/11/2026) dengan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur. Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry) indeks D1,” terang Novyandri.
Selain kasus pinjol, Imigrasi Ngurah Rai juga memulangkan empat ekspatriat lainnya dengan rekam jejak pelanggaran beragam:
- ET (Rusia): Menyalahgunakan visa kunjungan untuk membuka praktik di klinik kecantikan.
- LK (Rusia): Pemegang visa remote worker (ITAS) yang kedapatan mempromosikan vila secara ilegal di Telegram.
- JWF (Australia): Terlibat aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap penghuni vila.
- PJL (Inggris): Mengalami overstay melebihi izin tinggal selama 65 hari.
Imigrasi Denpasar Amankan Kasus Prostitusi dan Tindak Pidana
Operasi paralel di wilayah kerja Kantor Imigrasi Denpasar menindak 7 orang asing pada rentang 5 hingga 8 November 2026. Lima orang telah diterbangkan keluar Indonesia, sementara dua pria asal Afrika dipindahkan ke sel detensi.
Rincian pemulangan paksa oleh Imigrasi Denpasar mencakup:
- AJV (46, Prancis): Overstay lebih dari 60 hari.
- AS (29, Rusia) & JN (35, Uganda): Dideportasi atas keterlibatan aktif dalam praktik prostitusi ilegal.
- AJAO (63, Australia): Overstay dan menolak membayar denda beban keimigrasian.
- LML (32, Belgia): Dinilai memicu gangguan ketertiban dan keamanan publik.
Sementara itu, BDC (32, Nigeria) dan CYA (31, Ghana) kini ditahan di Rudenim Denpasar setelah terbukti overstay masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menyatakan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran aturan lokal oleh turis maupun ekspatriat.
”Setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar R. Haryo Sakti.
Pergeseran Modus Kejahatan Transnasional di Bali
Dari data penindakan sepekan ini, terlihat pergeseran pola pelanggaran orang asing di Bali:
- Modus Operandi Cyber Crime Terorganisasi: Kasus 15 WN Malaysia menunjukkan Bali kian rentan dijadikan sarang operasional kejahatan siber antarnegara (digital borderless crime). Pelaku mengeksploitasi visa kunjungan multipel (D1) untuk menyamarkan aktivitas bisnis gelap seperti pinjol.
- Eksploitasi Celah Visa Kerja Jarak Jauh (Remote Worker): Pelanggaran oleh WN Rusia (LK) memperlihatkan batas abu-abu visa digital nomad. Kemudahan izin tinggal bekerja jarak jauh kerap disalahgunakan untuk mengambil porsi bisnis lokal (seperti makelar properti vila) yang merugikan pelaku usaha resmi dalam negeri.
- Diversifikasi Pelanggaran Sosial: Pelanggaran tidak lagi sebatas turis kehabisan bekal (overstay), tetapi merambah ke sektor layanan kesehatan tanpa izin, prostitusi transnasional, hingga aksi kekerasan fisik.
Ketegasan penindakan ini sejalan dengan instruksi Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menjaga pariwisata Bali tetap berkualitas, bermartabat, dan aman dari eksploitasi sindikat ilegal internasional. (editor: brv)
Tinggalkan Balasan