Mangupuranews – MANGUPURA, Komisi I DPRD Badung menyoroti krisis tenaga kerja aparatur sipil dan mendesak penertiban piutang pajak hotel restoran senilai lebih dari Rp800 miliar. Sikap tegas ini diputuskan usai rapat evaluasi bersama jajaran pimpinan perangkat daerah terkait di ruang Gosana II, Gedung Sekretariat Dewan, Mangupura, Bali, Rabu (11/11/2026)
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Made Lanang Umbara, mengungkapkan struktur birokrasi dan pelayanan publik di Bumi Keris saat ini berada di bawah beban berat akibat defisit aparatur. Kebutuhan riil lapangan dinilai tidak sebanding dengan ketersediaan personel yang bertugas.
”Idealnya kita di Kabupaten Badung ini ditunjang oleh 22.000 tenaga kerja. Tapi yang existing sekarang baru sekitar 16.000, sehingga kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja di semua lini,” tegas Lanang Umbara saat ditemui usai rapat kerja.
Defisit Merata di Sektor Layanan Dasar
Kekosongan formasi pegawai dinilai telah menyentuh sendi-sendi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kondisi ketimpangan SDM tersebut tersebar di sejumlah pos vital:
- Pendidikan: Guru mata pelajaran dan tenaga administrasi sekolah dasar hingga menengah.
- Kesehatan: Tenaga medis di tingkat Puskesmas hingga RSUD.
- Keamanan & Penegakan Perda: Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran.
Menyikapi hal tersebut, Komisi I meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung segera melakukan konsultasi teknis ke pemerintah pusat. Lembaga legislatif bahkan menyatakan kesiapannya mendampingi eksekutif ke Kementerian PAN-RB.
”Kami dari DPRD siap mengawal bersama ke pusat agar Badung diberikan wewenang mandiri mengangkat pegawai. Jika pusat terkendala anggaran gaji atau tunjangan, kas daerah Badung sebenarnya sangat siap menanggungnya,” imbuh Lanang Umbara.
Armada Satpol PP Rusak Parah Sejak 2023
Selain persoalan personel, Komisi I mengkritisi fasilitas penegakan hukum daerah yang dinilai jauh dari kata memadai. Dalam forum terungkap bahwa armada operasional lapangan milik Dinas Satpol PP Kabupaten Badung dalam kondisi banyak yang rusak.
Usulan peremajaan kendaraan operasional sebenarnya sudah diajukan Satpol PP sejak 2023, namun tidak kunjung terealisasi dalam anggaran daerah. Komisi I memastikan akan membedah skema prioritas belanja daerah pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
”Mobil operasional sampai bolong-bolong dan rusak, padahal pengajuan sudah dari tahun 2023 tapi belum terealisasi. Ini menjadi catatan evaluasi kami ke TAPD mengapa hal mendesak begini bisa terhambat,” ucapnya lugas.
Ancam Cabut Izin Usaha Penunggak Pajak Rp800 Miliar
Pada saat yang sama, DPRD Badung menyoroti ironi fiskal daerah yang terganjal tingginya tunggakan pajak pelaku usaha hingga menembus angka lebih dari Rp800 miliar.
Lanang menegaskan bahwa Pajak Hotel dan Restoran (PHR) bukanlah komponen keuntungan atau modal usaha perusahaan, melainkan titipan uang rakyat yang wajib disetor ke kas daerah.
”Pajak hotel dan restoran itu uang titipan wisatawan yang merupakan hak rakyat Badung, tidak ada urusannya dengan kondisi untung atau rugi sebuah bisnis. Bagi pengusaha yang sengaja menunggak, kami merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi dan menindak izin usahanya,” pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Analisis & Catatan Redaksi
- Ketimpangan Beban Kerja vs Kemandirian Fiskal: Badung dikenal sebagai daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi di Bali, namun masih tersandera moratorium dan batasan formasi ASN/PPPK regulasi pusat, sehingga 6.000 pos pekerjaan terbengkalai.
- Distorsi Skala Prioritas Anggaran: Tertundanya pengadaan armada operasional Satpol PP selama tiga tahun berturut-turut (sejak 2023) memperlihatkan adanya celah koordinasi antara usulan teknis OPD dan eksekusi belanja pada TAPD.
- Kebocoran Potensi Pendapatan: Piutang PHR lebih dari Rp800 miliar menjadi kontras ketika sektor pelayanan dasar mengeluhkan keterbatasan fasilitas. Langkah integrasi antara kepatuhan pajak daerah dan perpanjangan izin operasional (DPMPTSP) menjadi instrumen penegakan hukum paling rasional.
(brv).
Tinggalkan Balasan