Mangupuranews – MANGUPURA, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp 12,70 triliun telah melalui tahapan pembahasan ketat dan rampung tepat waktu sesuai mandat undang-undang.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama Bupati Badung dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan Pertama di Gedung Dewan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Anom Gumanti, dewan sengaja memacu pembahasan bersama eksekutif agar penetapan anggaran memenuhi ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
”Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 312 ayat 1 ditentukan bahwa selambat-lambatnya 1 bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, kami di DPRD bersama Bupati harus sudah memutuskan dokumen penganggaran APBD. Hari ini proses dan tahapan itu telah selesai berjalan dengan sangat baik,” ungkap Anom Gumanti.
Landasan Hukum Ketat dan Dorong Asas Manfaat
Politisi senior PDI Perjuangan ini memaparkan bahwa penyusunan dokumen APBD 2027 bersandar pada regulasi fiskal yang jelas dan terukur.
Rujukan hukum tersebut mencakup PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, hingga Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD 2027.
Setelah kesepakatan paripurna diteken, dewan segera mendorong dokumen ini ke tingkat provinsi untuk diverifikasi.
”Selanjutnya dokumen ini akan dimohonkan evaluasi kepada Gubernur Bali. Harapan ke depan tentu setelah per 1 Januari diberlakukan, APBD 2027 ini mampu memberikan asas manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Badung,” tegasnya.
Koreksi Anggaran Demi Mencegah Pemborosan
Terkait penurunan total postur RAPBD dari semula Rp 14,24 triliun menjadi Rp 12,70 triliun, Anom Gumanti menjelaskan hal tersebut merupakan hasil evaluasi realistis antara Banggar DPRD dan TAPD.
Penurunan tersebut terjadi seiring pembatalan rencana skema pembiayaan pinjaman daerah untuk proyek infrastruktur jalan lingkar Gatot Subroto–Canggu–Munggu. Dewan menilai memaksakan pinjaman saat pembebasan lahan belum tuntas hanya akan membebani kas daerah.
Poin-poin penyesuaian fiskal yang dikawal DPRD Badung antara lain:
- Pemangkasan Belanja Modal: Diturunkan dari Rp 4,31 triliun menjadi Rp 2,76 triliun guna menghindari alokasi konstruksi yang belum siap dieksekusi.
- Penekanan Defisit Riil: Defisit belanja berhasil dipangkas signifikan dari Rp 1,74 triliun menjadi Rp 127,89 miliar.
- Prioritas Pembebasan Lahan Murni APBD: Tahun 2027 difokuskan murni pembebasan lahan dengan kas daerah, sementara konstruksi fisik baru dialokasikan pada 2028.
Selain APBD 2027, Anom Gumanti juga mengesahkan fasilitasi tiga rancangan perda lainnya, yaitu Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Penyertaan Modal PT Jamkrida Bali Mandara, serta Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan. (brv)
Tinggalkan Balasan