Mamgupuranews – MANGUPURA, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp 12,70 triliun pada Rabu (11/11/2026). Angka tersebut terkoreksi sekitar Rp 1,54 triliun dibanding rancangan awal.
Penurunan postur belanja ini didorong oleh keputusan strategis pemerintah daerah membatalkan rencana pinjaman luar daerah untuk proyek infrastruktur. Pemkab bersama DPRD memilih merasionalisasi anggaran demi menjaga kesehatan fiskal daerah.
Sebelumnya, total rancangan belanja daerah sempat dipatok Rp 13,37 triliun yang memicu proyeksi defisit hingga Rp 1,74 triliun. Setelah pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), defisit belanja berhasil ditekan tajam ke level Rp 127,89 miliar.
Rasionalisasi Belanja dan Batalnya Pinjaman Jalan Canggu
Penurunan alokasi paling mencolok terjadi pada pos Belanja Modal. Anggaran belanja modal yang semula dirancang Rp 4,31 triliun dipangkas menjadi Rp 2,76 triliun.
Penyesuaian ini sejalan dengan evaluasi kelayakan proyek fisik jalan penghubung Gatot Subroto, Astungkara, Canggu hingga Munggu. Kesiapan teknis pembebasan lahan dinilai belum memungkinkan konstruksi berjalan penuh pada tahun 2027.
Bupati Badung menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil risiko membebani kas daerah dengan skema utang yang belum siap dieksekusi. Langkah memaksakan pinjaman dinilai hanya akan memicu pemborosan anggaran.
”Tadinya kita merancang untuk pinjaman terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan Gatot Subroto ke Canggu. Karena pertimbangan teknis tidak akan bisa dilaksanakan di 2027, kalau kita paksakan pinjam itu sangat mubazir. Tahun 2027 tetap pembebasan lahan murni APBD, baru 2028 mulai konstruksi,” ujar Bupati Badung usai sidang paripurna.
Adapun rincian penyesuaian postur APBD 2027 Kabupaten Badung yang disepakati meliputi:
- Pendapatan Daerah: Naik dari Rp 11,63 triliun menjadi Rp 11,76 triliun (ditopang PAD Rp 10,97 triliun).
- Belanja Daerah: Turun dari Rp 13,37 triliun menjadi Rp 11,89 triliun.
- Penerimaan Pembiayaan: Turun drastis dari Rp 2,61 triliun menjadi Rp 935,76 miliar.
- Total RAPBD: Terkoreksi dari Rp 14,24 triliun menjadi Rp 12,70 triliun.
Tepat Waktu Sesuai Regulasi dan Menunggu Evaluasi Provinsi
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan penetapan nota kesepakatan ini telah merujuk pada regulasi perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah. Proses pengesahan dirampungkan lebih dari sebulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
Regulasi yang menjadi acuan antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
”Sesuai ketentuan UU 23/2014 pasal 312 ayat 1, selambat-lambatnya 1 bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, DPRD bersama Bupati harus sudah memutuskan dokumen APBD. Seluruh tahapan telah berjalan baik dan selanjutnya dokumen kami mohonkan evaluasi ke Gubernur Bali,” papar Anom Gumanti.
Selain RAPBD 2027, rapat paripurna juga menyetujui fasilitasi tiga ranperda lain ke Gubernur Bali. Ketiganya mencakup Penyertaan Modal Daerah ke Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Penyertaan Modal ke PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan. (brv)
Tinggalkan Balasan