Mangupuranews – DENPASAR, Upaya pencegahan korupsi di Bali memasuki babak baru dengan menggeser fungsi pengawas internal dari sekadar pemeriksa dokumen menjadi detektor risiko dini. Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan se-Bali bersama KPK di Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan di Gedung Wiswa Sabha Utama tersebut membedah titik lemah pengelolaan anggaran daerah yang kerap memicu pelanggaran hukum. Alih-alih hanya mengejar skor administratif, pemerintah daerah kini dituntut membuktikan perbaikan tata kelola secara nyata di lapangan.
Tiga Celah Anggaran yang Paling Rawan Disalahgunakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan tiga sektor krusial yang sering menjadi pintu masuk praktik rasuah di lingkungan pemerintah daerah. Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak lagi terjebak pada pemeriksaan formalitas berkas.
Ketiga area berisiko tinggi tersebut meliputi:
- Perencanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD: Pengawasan wajib memastikan usulan murni berasal dari kebutuhan masyarakat, bukan titipan yang sarat konflik kepentingan.
- Penganggaran Belanja Hibah: Penyaluran dana harus melewati verifikasi ketat agar transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengadaan Barang dan Jasa: Proses tender harus bersih dari praktik pengaturan pemenang, penggelembungan harga (mark-up), suap, hingga gratifikasi.
Nurul menegaskan, keberhasilan daerah tidak cukup diukur dari tingginya indeks Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Inspektorat harus berani melakukan audit investigatif dan merekomendasikan koreksi anggaran untuk tahun 2026 dan 2027 jika menemukan anomali.
Transformasi Pengawasan dan Pekerjaan Rumah APIP Bali
Desakan perombakan pola pengawasan ini berhadapan langsung dengan tantangan kesiapan sumber daya pengawas internal di daerah. Data evaluasi BPKP menunjukkan, kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada tahun 2025 masih tertahan di Level 2 atau kategori Terstruktur.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP Provinsi Bali, Rustam, menjelaskan bahwa Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menuntut kualitas bukti dan ketajaman analisis akar masalah. Karena evaluasi ditiadakan pada 2026, seluruh inspektorat memiliki waktu pembinaan hingga Desember 2026 untuk berbenah sebelum dinilai kembali pada 2027.
Senada dengan itu, Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menyoroti perlunya penguatan independensi lembaga pengawas. Ia mengingatkan bahwa banyaknya jumlah pemeriksaan tidak akan berarti jika kelemahan sistem pengendalian intern terus dibiarkan berulang.
Komitmen Eksekutif Tutup Celah Pelanggaran Hukum
Menanggapi berbagai catatan kritis dari lembaga pengawas pusat, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menginstruksikan seluruh jajaran pemda untuk tidak bermain-main dengan kewenangan. Ia menilai pendampingan KPK merupakan alarm penting agar aparatur sipil negara bekerja sesuai koridor aturan.
”Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik, tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegas Dewa Made Indra di hadapan peserta rakor.
Dewa Made Indra juga mengapresiasi supervisi berkelanjutan dari pimpinan KPK dalam mengorkestrasi sistem pemerintahan di Pulau Dewata. Sinergi lintas lembaga antara Pemda, KPK, BPKP, dan Kemendagri diharapkan mampu menutup rapat ruang gerak penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan. (editor: brv)
Tinggalkan Balasan