Mangupuranews – DENPASAR, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung meraih penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Penghargaan ini diberikan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).

​Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyerahkan langsung trofi tersebut dengan didampingi Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung sekaligus Sekretaris TPAKD Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menerima penghargaan itu secara resmi.

​

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta (kiri), menyalami Sekretaris TPAKD Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan (kanan), saat menyerahkan penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari OJK Provinsi Bali dalam forum Rakorda TPAKD se-Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali.

Capaian ini menjadi pengakuan atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendampingan kapasitas pengelolaan usaha juga berjalan beriringan agar pelaku UMKM Badung mampu naik kelas dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

​”Penghargaan yang diraih ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, berinovasi dan memperkuat sinergi dengan perangkat daerah terkait, OJK, Bank Indonesia, lembaga keuangan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya,” kata I Made Agus Aryawan usai menerima penghargaan.

​Agus Aryawan menambahkan, dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar TPAKD Kabupaten Badung terus memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi daerah melalui perluasan akses keuangan formal.

​Kinerja Ekonomi dan Inklusi Keuangan Bali 2026

​Penghargaan bagi TPAKD Kabupaten Badung selaras dengan tren positif indikator makroekonomi dan akses keuangan di Provinsi Bali sepanjang 2026. Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan, pertumbuhan ekonomi Bali hingga triwulan III 2026 menembus angka 5,82 persen secara tahunan (year-on-year), melampaui pertumbuhan nasional yang berada di level 4,47 persen.

​Berdasarkan Survei Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan Tahun 2026, tingkat inklusi dan literasi masyarakat Bali juga jauh melampaui rata-rata nasional.

Parjiman menegaskan, pertumbuhan ekonomi daerah yang solid harus ditopang oleh sektor jasa keuangan yang sehat. Sektor keuangan wajib menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan yang produktif.

​

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan (kanan), berfoto bersama Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta (tengah), Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman (kedua dari kiri), dan jajaran penerima penghargaan usai menerima piala TPAKD Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dalam Rakorda TPAKD se-Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali.

Empat Fokus Evaluasi dan Arah Program TPAKD 2027

​Dalam pidato sambutan Gubernur Bali yang dibacakan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Pemerintah Provinsi Bali menekankan bahwa akses layanan keuangan formal menjadi kunci ketahanan ekonomi masyarakat. Perluasan akses tersebut diarahkan untuk menopang sektor UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, serta pariwisata.

​Giri Prasta juga mengingatkan bahwa ekspansi pembiayaan harus diimbangi dengan pemahaman risiko dan perlindungan konsumen. Masyarakat perlu memastikan keamanan layanan jasa keuangan sebelum memanfaatkannya untuk ekspansi usaha.

​Rakorda TPAKD se-Provinsi Bali menetapkan empat agenda utama sebagai pijakan kerja lintas kabupaten dan kota:

  • ​Evaluasi Objektif: Menilai pelaksanaan seluruh program TPAKD Tahun 2026 secara menyeluruh.
  • ​Pengukuran Dampak: Menghitung manfaat nyata program terhadap kesejahteraan masyarakat dan skala usaha UMKM.
  • ​Pembiayaan Tepat Sasaran: Mendorong penyaluran akses keuangan yang produktif bagi sektor riil.
  • ​Perencanaan 2027: Menyusun peta jalan program TPAKD Tahun 2027 yang lebih terarah dan terukur.

​Prioritas Utama Program TPAKD Bali pada Tahun 2027

​Program TPAKD di Provinsi Bali pada tahun 2027 akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni perluasan inklusi keuangan, peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan penguatan kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan ini dirancang agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses modal formal, tetapi juga memiliki ketahanan manajemen usaha yang berkelanjutan. (editor: brv)