MANGUPURANEWS – BADUNG, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mendeportasi sebanyak 18 warga negara asing (WNA) selama periode 9 hingga 13 November 2026. Belasan WNA tersebut dipulangkan paksa setelah terbukti melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran dokumen perjalanan, hingga overstay.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Novyandri, mengungkapkan bahwa salah satu pelanggaran melibatkan pria berkebangsaan Australia berinisial NDM. Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor ini kedapatan bekerja di luar peruntukannya sebagai konsultan visa pada agen milik istrinya, yang diperkuat dengan temuan kartu nama pemasaran. NDM telah dideportasi pada Kamis (12/11/2026) dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.
Selain NDM, petugas juga menindak tegas lima warga negara Nigeria yang terlibat dalam aktivitas prostitusi dan overstay. Pemulangan warga negara Nigeria ini dibagi menjadi dua tahap, yakni tiga orang pada Selasa (10/11/2026) dan dua orang lainnya pada Jumat (13/11/2026).
Tindakan tegas serupa turut dijatuhkan kepada dua orang individu yang kedapatan memiliki kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Australia. Dari data perlintasan, keduanya masuk ke wilayah Indonesia menggunakan paspor Indonesia, namun belakangan diketahui telah memiliki paspor Australia sehingga dokumen perjalanan Indonesia milik mereka dinyatakan batal.
Sementara itu, sepuluh WNA lainnya dipulangkan paksa akibat melanggar batas izin tinggal atau overstay lebih dari 60 hari. Rincian dari sepuluh orang tersebut meliputi enam warga negara Rusia, dua warga negara Ukraina, satu warga negara Jerman, dan satu warga negara Spanyol.
Novyandri menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperketat pengawasan guna mendeteksi serta menindak setiap pelanggaran sesuai regulasi yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya berfokus pada kesesuaian aktivitas WNA, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi dokumen perjalanan.
“Berbagai pelanggaran yang kami temukan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya berfokus pada kesesuaian aktivitas WNA terhadap izin tinggalnya, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi dari dokumen perjalanan yang digunakan,” ujar Novyandri melalui keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, langkah penindakan ini merupakan wujud komitmen instansinya dalam menjaga ketertiban umum sekaligus mendukung iklim pariwisata Bali yang tertib, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko. (red-tim)






Tinggalkan Balasan