Mangupuranews – JAKARTA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka kasus manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 16 November 2026. Penyidik OJK menahan ketiga karyawan swasta berinisial JF alias O, FS, dan S karena mereka diduga merekayasa harga efek dan memicu kerugian sekitar Rp6,97 miliar.

​Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menitipkan ketiga tersangka di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Penahanan ini dilakukan karena penyidik mengkhawatirkan para tersangka bersikap tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan.

​Selain ketiga orang tersebut, penyidik OJK juga menetapkan satu tersangka lain berinisial TGB alias T. Karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas ini tidak ditahan penyidik OJK karena sedang menjalani proses hukum untuk perkara lain di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

​Modus Manipulasi Perdagangan Waran dan Efek Terdampak

​Keempat tersangka diduga menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI. Praktik rekayasa transaksi tersebut terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023.

​Dalam menjalankan aksinya, para tersangka membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga mendanai transaksi menggunakan rekening bank milik pihak lain untuk mengaburkan jejak transaksi.

Jerat Hukum bagi Tersangka Manipulasi Pasar Modal

​Perkara ini bermula dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. OJK kemudian meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.

​Penyidik OJK menjerat keempat tersangka dengan pasal berlapis terkait tindak pidana pasar modal. Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan berikut:

  • ​Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 mengenai larangan manipulasi pasar.
  • ​Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK): Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 yang mengubah ketentuan pidana pasar modal.
  • ​Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana: Ketentuan juncto terkait penyesuaian sanksi pidana.

​OJK menegaskan bahwa tindakan penahanan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menghormati hak-hak tersangka. OJK juga memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia agar penegakan hukum di sektor jasa keuangan berjalan konsisten.

​Pentingnya Penindakan Manipulasi Waran  bagi Investor

​Penindakan tegas terhadap manipulasi perdagangan waran mencegah investor ritel terjebak dalam pergerakan harga semu yang merugikan portofolio. Langkah hukum OJK ini memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien guna menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional.

(editor: brv).