MANGUPURANEWS – DENPASAR, Penanganan kasus hukum yang menjerat dokter Karina Chandra (KC) sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan asal-usul anak memasuki fase penting. Tim kuasa hukumnya mendatangi Mapolresta Denpasar untuk menyerahkan alat bukti krusial yang diyakini dapat merontokkan seluruh tuduhan hukum yang dialamatkan kepada kliennya, Selasa (17/11/2026).

​Bukti utama yang diserahkan adalah Akta Kelahiran anak Karina Chandra yang resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar pada 10 November 2026. Dokumen dengan nomor registrasi 5171-LT-10112026-0007 tersebut secara sah mencantumkan nama Karina Chandra sebagai ibu kandung dan Reiner Sugata Liman sebagai ayah dari sang anak yang lahir di RS Prima Medika pada 14 Februari 2026.

​Siti Sapurah (Ipung), selaku kuasa hukum Karina Chandra, menegaskan bahwa kehadiran dokumen otentik dari negara ini secara otomatis mematahkan unsur niat jahat (mens rea) dalam laporan yang dilayangkan terhadap kliennya.

​“Hari ini kami menyerahkan alat bukti yang mematahkan seluruh dalil tuduhan selama ini. Akta kelahiran ini membuktikan siapa ibu dan ayah sang anak secara sah. Lalu, di mana letak unsur pidana atau mens rea-nya?” ujar Ipung di Mapolresta Denpasar.

Dalam keterangannya kepada awak media, pihak kuasa hukum juga membeberkan berbagai kendala administratif yang sempat dialami kliennya dalam mengurus akta kelahiran tersebut. Ipung menuding pihak pelapor, Reiner Sugata Liman, telah berupaya sengaja menghambat proses penerbitan identitas anak dengan mengajukan permohonan pemblokiran ke Dukcapil Kota Denpasar sejak 11 Februari 2026 — jauh sebelum sang anak lahir.

​Tidak hanya itu, kubu Karina Chandra juga menyoroti penguasaan sejumlah dokumen penting oleh pihak pelapor, seperti akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK), hingga KTP milik Karina yang telah dipegang sejak akhir tahun 2025.

​Fakta lain yang mencengangkan, menurut Ipung, adalah adanya temuan bahwa pihak pelapor sempat mencetak KTP baru atas nama Karina Chandra dengan status “Kawin” pada 2 Maret 2026. Namun ironisnya, laporan polisi terhadap Karina baru dilayangkan pada 10 Maret 2026 dengan menggunakan data KTP lama yang berstatus “Belum Kawin”. Hal ini memicu kecurigaan pihak Karina terkait validitas alat bukti yang digunakan untuk menjerat kliennya.

​Selain menyerahkan bukti baru, tim kuasa hukum turut mengkritisi dinamika penyidikan sebelumnya yang dinilai kurang mengakomodasi dokumen pembelaan dari pihak teradu secara optimal. Meski demikian, pihak Karina Chandra tetap optimistis menyambut penanganan perkara di bawah kepemimpinan Kapolresta Denpasar yang baru.

​“Kami berharap pimpinan kepolisian yang baru dapat melihat secara jernih mana kasus yang murni sengketa administratif keluarga dan mana yang merupakan kriminalisasi. Ini bukan perkara pidana yang merugikan, melainkan persoalan keluarga yang keabsahan administrasinya kini telah terjawab,” pungkas Ipung.

(red-tim)