MANGUPURANEWS – BADUNG, DPRD Kabupaten Badung hadir dan mengawal langsung proses penyaluran bantuan logistik pasca bencana banjir yang melanda Kecamatan Kuta. Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama sejumlah anggota DPRD, yakni I Nyoman Graha Wicaksana dan I Wayan Puspa Negara, mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menyerahkan bantuan kepada warga terdampak di Posko Penanganan Bencana, Kantor Camat Kuta, Minggu (14/9).

Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD menegaskan bahwa DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, sekaligus melakukan fungsi pengawasan agar penyaluran bantuan berlangsung transparan dan berkeadilan.

Bupati Adi Arnawa dalam kesempatan itu menyampaikan, bantuan berupa paket sembako merupakan langkah tanggap darurat sekaligus pengingat pentingnya perbaikan tata kelola ruang dan mitigasi bencana di Kabupaten Badung. Ia juga menginstruksikan Camat beserta jajaran untuk segera melengkapi dan menyampaikan data terbaru melalui BPBD.

Menurutnya, akurasi data menjadi pondasi utama untuk menentukan efektivitas distribusi bantuan maupun kebijakan pascabencana. “Selain menyalurkan bantuan, kami hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ke depan pola hidup dan perilaku kita harus lebih berpihak pada kelestarian lingkungan,” kata Adi Arnawa.

Sejalan dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Bali, Bupati menegaskan pembangunan Badung ke depan harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan daya dukung lingkungan. DPRD pun menyatakan siap mendukung kebijakan strategis tersebut melalui fungsi legislasi dan anggaran.

Penanganan banjir kali ini juga menyoroti faktor teknis. Dari kajian konstruksi, ditemukan adanya penyempitan saluran air di kawasan Sentral Parkir Kuta yang menjadi titik bottleneck. Pemkab Badung berencana melakukan pembebasan lahan warga pada 2026 dengan anggaran Rp6 miliar untuk pelebaran saluran air. Selain itu, langkah penghijauan di hulu sungai, pembangunan sodetan baru, dan evaluasi izin bangunan di bantaran sungai akan terus dikawal.

Kepala Pelaksana BPBD Badung, I Wayan Darma, melaporkan hingga 13 September 2025 tercatat 73 KK terdampak di Kecamatan Kuta. Penanganan masif telah dilakukan, mulai pendataan kerusakan bangunan, pembersihan, hingga rencana bantuan perbaikan rumah warga. Bantuan serupa juga disalurkan ke Kuta Utara (50 penerima manfaat) dan Mengwi (52 penerima manfaat).

Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, anggota DPRD I Nyoman Graha Wicaksana dan I Wayan Puspa Negara, Kadiskes dr. Made Padma Puspita, Camat Kuta D. Ngr Bayudhewa, serta seluruh Lurah di Kecamatan Kuta. (Red/Tim)