DENPASAR | mangupuranews – Di tengah kepungan jutaan kendaraan pribadi yang memadati ruang jalanan Bali, keberadaan transportasi umum seperti Trans Metro Dewata (TMD) kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Rencana evaluasi dan wacana pemangkasan anggaran subsidi hingga 50 persen oleh pemerintah daerah melahirkan polemik pelik. Lebih dari sekadar persoalan efisiensi APBD, isu ini menyentuh akar kesejahteraan sosial, efisiensi keuangan rumah tangga, serta keberlanjutan mobilitas Pulau Dewata.
Kondisi mobilitas di Bali saat ini telah mencapai titik mengkhawatirkan. Data menunjukkan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi di Bali mencapai hampir 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir, jauh melampaui pertumbuhan penduduk yang hanya berada di kisaran 1 persen per tahun. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 5,2 juta kendaraan terdaftar (plat DK)—didominasi oleh sepeda motor (62%) dan mobil pribadi (33%)—sementara porsi transportasi umum dan angkutan non-motor masing-masing hanya menyisa 1 persen.
Ketergantungan ekstrem ini melahirkan pola pembangunan berbasis Car-Oriented Design Development, yang memicu kemacetan kronis, lonjakan kecelakaan lalu lintas, hingga penurunan kualitas udara. Sektor transportasi bahkan menyumbang sekitar 40 persen emisi karbon di Bali, menjadikannya penyumbang emisi terbesar kedua setelah sektor energi.
Piramida Mobilitas yang Terbalik
Community Development Specialist WRI (World Resources Institute) Indonesia, Ngurah Termana, menyoroti adanya kekeliruan mendasar dalam paradoks pembangunan transportasi di daerah. Menurutnya, kebijakan yang terus berfokus pada pembangunan jalan baru atau shortcut justru memicu pertumbuhan volume kendaraan secara masif.
”Dalam konsep pembangunan, mobilitas seharusnya berorientasi pada manusia (human-oriented design). Piramida mobilitas yang ideal menempatkan pejalan kaki di posisi paling atas, disusul pesepeda, transportasi umum, angkutan barang, dan terakhir kendaraan pribadi. Namun yang terjadi di Bali saat ini justru terbalik,” ujar Ngurah Termana dalam diskusi transportasi publik di Renon, Denpasar.
Ngurah menegaskan bahwa fenomena sepinya keterisian penumpang (load factor) bus TMD tidak bisa dijadikan acuan tunggal untuk memangkas subsidi. Langkah tersebut dinilai menciptakan lingkaran setan (vicious cycle): subsidi dipangkas rightarrow armada dan jadwal berkurang rightarrow waktu tunggu (headway) makin lama rightarrow tingkat keterandalan turun rightarrow penumpang makin sepi.
”Rendahnya penumpang TMD bukan alasan untuk mengurangi anggaran. Pertanyaan ilmiahnya adalah: apakah jalurnya kurang memadai, informasinya belum sampai, atau bus pengumpannya (feeder) yang belum ada? Jika justru dikurangi, masyarakat makin terikat pada kendaraan pribadi dan Bali akan terus terjebak dalam masalah yang sama,” tegas Ngurah.
Kajian WRI: Transportasi Umum Sebagai Sumber Penghematan Utama dan Public Goods
Dari kacamata perencanaan kota dan ekonomi publik, anggapan bahwa operasional bus TMD mengalami “kerugian finansial” merupakan sebuah kelirumutu (logical fallacy). Urban Planning Analyst dan Communication Officer WRI Indonesia, Made Swabawa Sarwadhamana, menjelaskan bahwa nilai keberhasilan angkutan publik tidak diukur dari laba komersial entitas bus, melainkan dari efisiensi finansial warga dan dampak pengali ekonomi (economic multiplier effect) di masyarakat.
”TMD adalah barang publik (public goods), bukan bisnis yang diperuntukkan untuk berburu keuntungan laba rugi. Layanan ini ada untuk menjamin kesejahteraan dan mobilitas masyarakat di masa depan,” kata Made Swabawa.
Salah satu poin krusial yang disoroti dari riset WRI Indonesia adalah peranan transportasi umum sebagai instrumen penghematan keuangan masyarakat yang sangat signifikan. Berdasarkan survei dan kajian WRI Indonesia periode April 2025 hingga Juli 2026, masyarakat Bali yang memanfaatkan layanan TMD mampu menghemat pengeluaran biaya transportasi rutin harian hingga 56,83 persen (hampir 60%) dibandingkan jika menggunakan kendaraan pribadi.
”Masyarakat yang beralih ke TMD merasakan penghematan biaya transportasi bulanan secara nyata. Penghematan hingga 56,83 persen ini sangat berarti untuk menjaga daya beli rumah tangga di tengah tingginya biaya hidup di Bali,” jelas Made Swabawa.
Tak hanya menghemat pengeluaran warga, setiap Rp1 subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk operasional TMD terbukti mampu memutar aktivitas perekonomian lokal sebesar Rp1,88.
”Setiap rupiah subsidi mengalir menjadi gaji pengemudi, staf administrasi, hingga biaya perawatan bengkel. Uang tersebut kemudian dibelanjakan kembali oleh para pekerja untuk membeli kebutuhan pokok di pasar tradisional dan UMKM lokal. Subsidi ini seperti air irigasi yang merembes menghidupi petak-petak usaha lain di sekitarnya,” papar Made Swabawa.
Dampak Sosial Lapangan: Ketiadaan Bus Memicu Kemiskinan Struktural
Argumentasi teknokratis dari WRI Indonesia tersebut diperkuat oleh fakta empiris di tingkat akar rumput. Koordinator Forum Diskusi Transportasi Bali (FDT Bali), Dyah Rooslina, membeberkan realitas pahit mengenai melonjaknya beban finansial dan kelumpuhan akses sosial yang dialami kelompok rentan saat operasional bus TMD sempat terhenti.
Dyah menepis kilahan sebagian pejabat yang menyebut bahwa transportasi publik bukanlah kebutuhan layanan dasar.
”Saat kami beradvokasi, ada pejabat yang berdalih bahwa transportasi itu bukan kebutuhan wajib dasar seperti pendidikan atau kesehatan. Padahal, ketika bus terhenti walau hanya sebulan, fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan itu ikut lumpuh tak terjangkau,” ungkap Dyah Rooslina.
Dyah memaparkan sejumlah kasus konkret mengenai pengeluaran transportasi yang membengkak drastis tanpa kehadiran bus umum:
- Beban Keluarga dan Sekolah: Pelajar SMP di kawasan Kuta-Benoa yang biasa naik bus TMD berbiaya Rp2.000 per hari terpaksa mengeluarkan ongkos ojek daring hingga Rp100.000 per hari saat bus tak beroperasi. Bagi orang tua tunggal berpenghasilan Rp1,7 juta per bulan, lonjakan biaya ini memaksa sang anak sehari sekolah, seminggu bolos dikarenakan ketiadaan biaya.
- Krisis Keuangan Pekerja: Pekerja di kawasan Ubud berpenghasilan Rp3 juta per bulan yang biasanya hanya mengeluarkan Rp230.000–Rp250.000 per bulan untuk transportasi publik, mendadak harus menanggung beban ongkos hingga Rp2,3 juta per bulan (naik 10 kali lipat) saat bus berhenti. Akibatnya, alokasi biaya makan harian terangkas ekstrem demi menutupi biaya mobilitas.
- Akses Layanan Kesehatan & Disabilitas: Pasien gagal ginjal dan terapi rutin dari Tabanan menuju RSUP Prof. Ngoerah Denpasar kehilangan sarana transportasi murah dan aman. Sementara penyandang disabilitas netra pedagang keripik kerap mengalami intimidasi atau penolakan saat terpaksa beralih ke angkutan jalanan biasa.
”Ketika transportasi publik dihentikan, yang terjadi adalah kemiskinan struktural. Pengeluaran warga melonjak berlipat ganda, anak tidak bisa sekolah, warga tak bisa berobat, dan pekerja kehilangan penghasilan. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keberlanjutan layanan ini,” tegas Dyah.
Arah Kebijakan dan Komitmen Masa Depan
Krisis mobilitas Bali menuntut adanya reformasi regulasi dan komitmen politik yang jelas. Berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia yang telah menerapkan alokasi anggaran wajib (mandatory spending) khusus untuk angkutan umum dari sektor Opsi Pajak Kendaraan Motor (PKB), Bali hingga kini belum mengunci porsi APBD secara pasti.
Peluang pendanaan sebenarnya terbuka lebar, salah satunya melalui pemanfaatan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang secara undang-undang (UU Provinsi Bali Pasal 12) diizinkan untuk pembangunan sarana-prasarana transportasi umum berkualitas. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan BUMD pengelola transportasi publik juga menjadi desakan krusial agar pengelolaan moda angkutan tidak bergantung pada dinamika politik jangka pendek.
Keberadaan Trans Metro Dewata bukanlah beban anggaran, melainkan investasi sosial-ekonomi jangka panjang. Menjamin kelangsungan dan perluasan jangkauan transportasi umum adalah langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan mobilitas, menekan kemacetan, serta melindungi ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat di Bali. (brv)
Tinggalkan Balasan