DENPASAR | mangupuranews – Menandai usia ke-25 atau Yubileum Perak, DPD Partai Demokrat Provinsi Bali menggeser orientasi perjuangan politiknya dari sekadar perebutan kekuasaan menuju politik berkelanjutan (sustainable politics). Melalui Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, partai ini mendorong aksi nyata penyelamatan lingkungan Pulau Dewata.
Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta, S.Sos., menegaskan bahwa titik matang seperempat abad ini mewajibkan partai politik ikut bertanggung jawab atas keberlanjutan ekosistem lokal.
”Usia 25 tahun adalah titik matang. Demokrat tidak lagi hanya berbicara soal politik kekuasaan, tetapi politik keberlanjutan (sustainable politics),” kata Made Mudarta di Denpasar.
Analisis Permasalahan: Mengapa Alam Bali Berada di Titik Kritis?
Langkah politik lingkungan ini diambil di tengah desakan krisis ekologi yang kian nyata di Bali. Tanpa kekayaan tambang maupun industri berat, perekonomian Bali bergantung penuh pada kualitas lingkungan dan keindahan alam sebagai modal utama pariwisata.
Namun, pesatnya pembangunan sektor pelesiran menciptakan tekanan ekologis yang masif:
- Darurat Pengelolaan Sampah: Produksi sampah harian dari sektor domestik dan pariwisata melampaui kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA).
- Maraknya Alih Fungsi Lahan: Kawasan resapan air dan lahan pertanian produktif terdesak oleh alih fungsi menjadi sarana akomodasi wisata.
- Tingginya Emisi Kendaraan: Kepadatan lalu lintas di pusat-pusat pariwisata memperburuk kualitas udara harian.
Sasar Isu Sampah hingga Alih Fungsi Lahan
Mengatasi persoalan tersebut, Demokrat Bali mendorong pendekatan ganda—melalui jalur kebijakan legislatif dan aksi sosial di sembilan kabupaten/kota.
Melalui jalur parlemen dan pemerintahan, langkah difokuskan pada penguatan regulasi hulu-hilir:
- Penguatan Hulu-Hilir Sampah: Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) serta penguatan Bank Sampah.
- Ketegasan Regulasi Plastik: Pengawasan ketat penggunaan plastik sekali pakai di sektor ritel dan pariwisata.
- Pengawasan Tata Ruang: Pengetatan izin untuk mencegah konversi lahan produktif dan daerah resapan air.
Mengamalkan Konsep Palemahan Tri Hita Karana
Bagi masyarakat Bali, menjaga lingkungan bukan sebatas program kerja teknis, melainkan bentuk pengamalan ajaran lokal Tri Hita Karana, khususnya konsep Palemahan—hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitar.
Aksi lapangan akan mengandalkan kolaborasi lintas generasi bersama kader, aktivis, hingga komunitas Gen Z dan milenial. Kegiatan mencakup penanaman pohon, rehabilitasi kawasan mangrove, pembersihan pantai dan sungai, serta edukasi pemilahan sampah mandiri dari skala rumah tangga.
”Kita tidak bisa mewariskan kerusakan alam kepada anak cucu kita. Pembangunan pariwisata Bali harus berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam,” pungkas Mudarta. (editor: brv)
Tinggalkan Balasan