MANGUPURANEWS – BADUNG, Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Badung Tahun 2026. Raker berlangsung di Ruang Rapat Gosana II, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Senin (10/11/2025).
Raker tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata Badung, Kepala Dinas Perhubungan Badung, Kepala Dinas Perikanan Badung, perwakilan Dinas Pertanian dan Pangan, serta perwakilan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
Made Sada menjelaskan, pembahasan fokus pada penyelarasan program OPD dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dalam sektor pariwisata, ia menyoroti langkah penertiban Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar aturan, termasuk deportasi terhadap ratusan turis dari berbagai negara. Pihaknya mendorong kolaborasi lebih kuat antara Dinas Pariwisata, Kepolisian, dan Imigrasi untuk menjaga citra dan kenyamanan destinasi Badung.
Selain itu, Komisi II juga menekankan pentingnya promosi pariwisata berkelanjutan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta penguatan ekonomi kreatif agar target kunjungan wisatawan 6,5 juta tercapai tanpa mengabaikan peningkatan kualitas layanan dan SDM.
Di bidang perhubungan, pembahasan meliputi upaya mengurai kemacetan melalui sistem pengaturan lampu lalu lintas berbasis teknologi, penambahan penerangan jalan, hingga rencana pembangunan jalan alternatif di kawasan Goa Gong.
Sementara pada sektor pertanian, Komisi II mendorong pengamanan harga hasil panen dan pemanfaatan teknologi pascapanen untuk mencegah kerugian petani saat produksi melimpah. Edukasi pertanian organik bagi generasi muda juga disorot untuk mendorong regenerasi petani.
Di bidang koperasi, Komisi II meminta percepatan realisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa agar koperasi tetap sehat, transparan, dan memiliki peran signifikan dalam ekonomi masyarakat.
Adapun untuk sektor perikanan, kebutuhan pasokan ikan bagi masyarakat Badung yang mencapai 13 ribu ton per tahun diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap. Peningkatan kualitas produk perikanan lokal menjadi fokus untuk mendukung konsumsi domestik maupun pariwisata.
“Semua program ini pada akhirnya bertujuan agar masyarakat Badung dapat merasakan manfaat nyata. Kita ingin pembangunan tidak hanya menyasar jumlah, tetapi juga kualitas,” tegas Made Sada. (Red/Ich)
