DENPASAR | mangupuranews – Gubernur Bali Wayan Koster dan Menko Infrastruktur AHY memimpin Rakor Pembangunan Wilayah Bali di Denpasar, Senin (20/7/2026), guna menyelaraskan pembangunan infrastruktur Bali dan menjaga kelestarian lingkungan demi pariwisata berkelanjutan Bali.
Ledakan Wisatawan dan Tantangan Nyata Pulau Dewata
Sektor pariwisata Bali menunjukkan pemulihan yang sangat pesat. Sepanjang tahun 2025, Pulau Dewata mencatatkan angka kunjungan yang luar biasa:
- Wisatawan Mancanegara: Lebih dari 7 juta orang (menyumbang 45,8% total wisman nasional).
- Wisatawan Domestik: Sekitar 9,3 juta orang.
- Total Kunjungan: 16,3 juta orang—hampir empat kali lipat dari populasi asli Bali (4,5 juta jiwa).
Perputaran ekonomi sektor ini diperkirakan mencapai Rp176 triliun dengan rata-rata pengeluaran wisman USD 1.522 per kunjungan. Angka ini sukses menekan angka kemiskinan Bali hingga 3,42% (terendah secara nasional) dan pengangguran di angka 1,45%.
Namun, lonjakan ini membawa dampak serius pada daya dukung lingkungan dan kenyamanan wilayah.
”Tingginya mobilitas ini memicu alih fungsi lahan, kemacetan lalu lintas, lonjakan volume sampah, hingga ancaman ketersediaan air bersih,” tegas Gubernur Wayan Koster saat memberikan paparan.
Langkah Konkret Pusat dan Daerah: Dari Water Taxi Hingga Jalur Logistik
Menanggapi tantangan tersebut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk hadir memberikan solusi tanpa merusak kearifan lokal.
Pemerintah menyusun sejumlah strategi utama yang mencakup intervensi lintas kementerian:
- Penguraian Kemacetan & Transportasi:
- Studi kelayakan water taxi dan transportasi laut pesisir untuk kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.
- Pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder) dan peningkatan konektivitas penerbangan/pelayaran oleh BUMN.
- Integrasi jalur logistik laut Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem untuk memecah kepadatan darat.
- Pengelolaan Lingkungan & Energi:
- Penguatan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan penegakan hukum lingkungan.
- Penyediaan air bersih prioritas di Kabupaten Karangasem dan Jembrana.
- Penyiapan pembangkit listrik berbahan bakar gas untuk ketahanan energi bersih.
- Tata Ruang & Sosial:
- Pembangunan rumah susun bagi MBR dan pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
- Perlindungan ketat terhadap lahan pangan dari ancaman alih fungsi.
Evaluasi Berkala Demi Eksekusi Nyata
Pemerintah memastikan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali ini tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memantau perkembangan di lapangan.
”Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ungkap AHY.
Kerja sama erat antara pusat dan daerah ini diharapkan mampu menjaga daya saing Bali di kancah internasional sekaligus memastikan masyarakat lokal menikmati pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan. (editor: brv)
