MANGUPURANEWS – DENPASAR, Polemik rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di perairan selatan Denpasar memunculkan kekhawatiran serius dari masyarakat Desa Adat Serangan. Mereka menyerukan dukungan dari akademisi, pemerhati lingkungan, dan masyarakat Bali secara luas agar tidak berjuang sendirian dalam menyikapi proyek strategis ini.
Prajuru Desa Adat Serangan, I Wayan Patut, menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar persoalan lokal. Menurutnya, dampak pembangunan terminal LNG berpotensi memengaruhi tata ruang dan keseimbangan ekologis wilayah pesisir Bali bagian selatan. “Kalau alam rusak di Serangan, dampaknya akan terasa ke seluruh Bali. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).
Ia menyebut, hingga kini pihak desa belum menerima salinan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun kajian teknis resmi terkait proyek tersebut. “Kami sudah mencari ke Jakarta, ke KLH, hingga bertemu tim akademik ITS di Surabaya. Tapi dokumen kajian yang kami minta belum juga diberikan,” terangnya.
Kondisi ini memunculkan kegelisahan bahwa proyek berjalan tanpa transparansi yang memadai. Karena itu, pihak desa mengajak para peneliti, dosen, dan kalangan ilmiah di Bali untuk ikut menyuarakan kajian objektif. “Jangan hanya masyarakat adat yang disalahpahami. Kajian ilmiah harus dikawal bersama,” tegasnya.
Wayan Patut menambahkan bahwa masyarakat Serangan tidak menolak pengembangan energi bersih. Namun ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan nilai adat, keseimbangan lingkungan, dan kejelasan proses. “Energi bersih itu baik. Tapi prosesnya harus jujur, terbuka, dan menghargai masyarakat,” katanya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog dan sosialisasi secara lebih menyeluruh. “Kalau komunikasi dilakukan sejak awal, masyarakat pasti bisa menerima. Tapi kalau dikesampingkan, wajar kalau muncul penolakan,” tutupnya. (Red/Tim)
