MANGUPURANEWS – JAKARTA, Gubernur Bali Wayan Koster terkenal enerjik, kaya inovatif dan inspiratif. Demikian pula, Ibu Putri Koster selaku Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) tak kalah enerjik terus bergerak tak hanya urusan sampah, tapi juga memajukan kerajinan daerah, UKM dan IMKM menjadi inspirasi banyak pihak.
Kabar terakhir, Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jeje Ritchie Ismail melalui Sekda KBB Ade Zahir Hasim, ST., MAP., saat menghadiri Pembukaan Festival Nusa Penida ke-8, Jumat, 7 November 2025.
Bahkan, Bupati KBB melalui Sekda KBB Ade Zahir Hasim menyampaikan tertarik dengan adanya Tim Percepatan di Pemprov Bali dan Tim Percepatan pelaksanaan program pembangunan di Pemkab Klungkung. Hal tersebut ditindaklanjuti Sekda Ade Zahir Hasim dengan meminta contoh SK Tim Percepatan Provinsi Bali dan Tim Percepatan Kabupaten Klungkung, Sabtu, 8 November 2025.
Tak hanya itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ingin mengadopsi sistem keamanan berbasis masyarakat seperti pecalang di Bali untuk diterapkan di Jakarta.
Menurut dia, konsep penjagaan berbasis masyarakat itu bisa menjadi cara efektif menjaga ketertiban dan mencegah konflik sosial di Ibu Kota.
Hal itu disampaikan Rano saat menghadiri Dialog Silaturahmi Ulama dan Polri mengambil tema “Membangun Sinergitas Ulama dan Polri dalam Mewujudkan Program Jaga Jakarta’”di Orchardz Industri, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2025.
“Saya selalu berusaha mengadaptasi hal-hal baik, dan mohon izin para alim ulama di sini. Bali memiliki kegiatan yang luar biasa, yang disebut pecalang. Saya ingin meniru itu di Jakarta,” kata Rano.
Rano mengatakan, dulunya sistem keamanan atau penjagaan lingkungan sosial berbasis masyarakat sudah ada di Jakarta. Namun, seiring waktu, budaya itu mulai memudar dan perlu dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih modern dan inklusif.
“Dulu Jakarta juga punya sistem seperti ini. Coba bayangkan kalau Jakarta memiliki pecalang atau tokoh-tokoh masyarakat yang aktif menjaga lingkungan. Saya yakin, kejadian-kejadian seperti kemarin (kerusuhan pada Agustus lalu) bisa kita redam,” terangnya.
Ia menambahkan, konsep tersebut nantinya akan disesuaikan dengan karakter Jakarta sebagai kota majemuk. Pemprov DKI masih mencari istilah yang tepat untuk menyebutkan kelompok penjaga lingkungan itu.
“Mungkin nanti kita bisa menyebutnya Pamong Budaya atau Pagar. Kita cari namanya nanti, tapi intinya kami ingin menciptakan ‘pecalang-pecalang’ Jakarta agar masyarakat di tingkat bawah bisa terlibat langsung dalam pembangunan dan penjagaan kota ini,” paparnya.
Sebelumnya, Rano Karno telah menemui Gubernur Bali Wayan Koster pada Juni 2025 lalu. Pertemuan itu menindaklanjuti MoU dengan Pemprov Bali terkait pembangunan infrastruktur Mass Rapid Transit (MRT).
Dalam pertemuan itu, Rano Karno dan Wayan Koster berdiskusi banyak hal, termasuk kolaborasi membangun keamanan dan kenyamanan daerah.
Disisi lain, dukungan atas kinerja Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Bali dan Tim Percepatan Kabupaten Klungkung, juga disampaikan oleh Jro Bandesa Adat Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. “Kami berterima kasih dan bersyukur adanya Tim Percepatan, bisa mendorong Elaborasi Teamwork di Pemerintah Daerah, baik di Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung, dengan terus sosialisasikan bahwa Percepatan Pembangunan seperti Pembangunan Pelabuhan Barang, Penurunan Hiper Inflasi di Nusa Penida, Percepatan Perubahan Perda Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Percepatan Kesepakatan Bersama (PKS) dan PKS di setiap DTW di Klungkung Daratan dan di Nusa Penida, Digitalisasi dan SPBE, Percepatan Perijinan khususnya Pembayaran PBHTB yang dianggap lebih lama dibanding daerah lain, dikeluhkan Notaris diKlungkung, adalah kepentingan bersama karena bermuara peningkatan kesejahteraan masyatakat. Bermuara pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibutuhkan Daerah untuk Percepatan Pembangunan dan Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Klungkung” tandas Jro Wayan Sudiartana, diamini oleh Jro Komang Madu, Tokoh Muda Desa Adat Pesinggahan. Yang disampaikan hingga dua kali ke redaksi Bali HOT News pada Rabu Purnama Kalima 5/11 dan hari ini 8/12.
“Terlebih Tim Percepatan baik di Provinsi maupun di Kabupaten Klungkung, bersifat ngayah, fokus tulus lurus, tidak menerima Gaji, Honor, maupun operasional dari Uang Rakyat di APBD, tetapi serius membantu Pemimpin dan membantu teamwork Perangkat Daerah di Provinsi Bali dan di Kabupaten Klungkung. Mereka gencar sosialisasikan bahwa percepatan pembangunan adalah kepentingan bersama semua pihak. Contohnya fasilitasi aspirasi masyarakat Nusa Penida yang merasa diperlakukan tidak adil karena tinggi nya Inlasi Harga Barang di Nusa Penida dan masih tinggi junlmlah KK miskin, padahal Nusa Penida adalah Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN), tentu ini menjadi Tugas Bersama dan Kepentingan bersama Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali serta semua stake holder. Tidak hanya kepentingan Kabupaten Klungkung. Kami dari Pesinggahan pun peduli. Semoga setiap ASN khususnya Setiap Pejabat lebih peduli” tegas Komang Madu, dengan semangat dan penuh harap. (red/tim).
