MANGUPURANEWS – BADUNG, Sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah di kawasan wisata nasional, khususnya Pantai Kuta, dinilai menjadi peringatan serius bagi pengelolaan lingkungan di Bali. Masalah yang terus berulang di pusat pariwisata ini dianggap belum tertangani secara menyeluruh dan membutuhkan langkah strategis jangka panjang.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Made Sada, menegaskan bahwa perhatian langsung Presiden harus dimaknai sebagai momentum untuk melakukan pembenahan total. Menurutnya, penanganan sampah tidak boleh bersifat insidental atau reaktif, melainkan harus dibangun melalui kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Ia menilai persoalan sampah di Pantai Kuta telah berlangsung lama dan bersifat musiman, terutama saat angin barat datang. Kondisi tersebut membuat volume sampah kiriman meningkat tajam, sehingga memerlukan penanganan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Sorotan Presiden ini harus kita maknai sebagai alarm. Artinya, masalah sampah di kawasan strategis pariwisata seperti Kuta sudah menjadi perhatian nasional. Ini tidak boleh dijawab dengan langkah sesaat, tetapi melalui kebijakan yang berkesinambungan,” ujar Made Sada saat dikonfirmasi di Badung, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, posisi Pantai Kuta sebagai wilayah hilir menyebabkan kawasan tersebut menerima kiriman sampah dari berbagai daerah melalui aliran sungai dan arus laut. Oleh karena itu, pembersihan di kawasan pantai saja tidak akan cukup tanpa pengendalian dari sumbernya.
“Kalau hanya fokus membersihkan pantai, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Penanganan harus dimulai dari hulu, mulai dari sungai, tata kelola sampah di desa, hingga perubahan perilaku masyarakat,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Made Sada mengakui Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembersihan rutin, pengerahan personel, penggunaan alat berat, hingga melibatkan TNI, Polri, dan relawan. Namun, besarnya volume sampah musiman membuat hasilnya kerap dinilai belum optimal.
“Saya melihat langsung petugas bekerja dari pagi sampai malam. Tapi karena sampah terus datang, seolah tidak pernah selesai. Ini bukan soal kinerja petugas, melainkan sistem penanganan yang perlu dibenahi,” jelasnya.
Sampah kiriman yang tiba di Pantai Kuta didominasi kayu, ranting, bambu, serta plastik. Kondisi tersebut tidak hanya merusak keindahan pantai, tetapi juga memengaruhi kenyamanan wisatawan dan citra pariwisata Bali di mata dunia.
“Pariwisata Bali bukan hanya soal hotel dan budaya, tetapi juga kebersihan lingkungan. Pantai adalah wajah Bali. Kalau terus tercoreng, dampaknya bisa panjang,” ujarnya.
Ia mendorong agar penanganan sampah dijadikan agenda strategis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Keterlibatan desa adat, desa dinas, pelaku pariwisata, dan sektor swasta dinilai sangat penting.
“Pendekatan budaya harus dioptimalkan. Bali punya kekuatan sosial dan adat yang besar. Jika digerakkan bersama, kesadaran masyarakat akan jauh lebih kuat,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Bali tersebut.
Selain pendekatan sosial, Made Sada juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan solusi inovatif dalam pengolahan dan pengendalian sampah, termasuk pengurangan penggunaan plastik.
“Perguruan tinggi memiliki sumber daya intelektual yang besar. Kita perlu solusi yang sesuai dengan karakter Bali, bukan sekadar meniru daerah lain,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi berkelanjutan agar budaya bersih benar-benar tertanam di masyarakat.
“Edukasi tidak boleh musiman. Harus masuk ke sekolah, banjar, dan komunitas, agar kesadaran lingkungan tumbuh secara konsisten,” katanya.
Terkait perhatian Presiden, Made Sada menilai dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan, mengingat Kuta merupakan destinasi wisata nasional yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.
“Jika Kuta terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan Badung atau Bali, tetapi juga pariwisata nasional. Karena itu, dukungan pusat sangat penting, baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan,” paparnya.
Ia mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam aksi bersih pantai. Namun, ia menegaskan bahwa gotong royong tidak boleh menjadi satu-satunya solusi tanpa dibarengi perbaikan sistem.
“Gotong royong itu penting, tetapi tidak cukup. Yang lebih utama adalah mencegah sampah itu datang,” tegasnya.
Made Sada berharap perhatian Presiden dapat menjadi titik balik penanganan sampah di Bali, khususnya di kawasan pariwisata utama seperti Kuta. DPRD Badung, lanjutnya, siap mendorong kebijakan, penganggaran, serta pengawasan agar solusi berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD siap mengawal. Yang terpenting adalah komitmen bersama. Jika semua pihak bergerak, saya yakin persoalan ini bisa dikurangi secara signifikan,” pungkasnya. (red)
