MANGUPURANEWS – DENPASAR, Rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di perairan Serangan, Denpasar Selatan, menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Warga Desa Adat Serangan menilai proyek tersebut berpotensi meningkatkan risiko keselamatan di kawasan yang dikenal rawan gempa, tsunami, dan angin puting beliung.
Prajuru Desa Adat Serangan, I Wayan Patut, mengingatkan bahwa Serangan bukanlah wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang rendah. Ia menyebut, kawasan itu pernah diterjang angin puting beliung pada awal tahun 1990-an dan beberapa waktu lalu kembali mengalami angin kencang yang merusak bangunan di pesisir.
“Belum sampai puting beliung saja, angin kencang sudah mampu menerbangkan atap rumah,” ujar Wayan Patut, Minggu (9/11/2025).
Ia menjelaskan, rencana pembangunan Terminal LNG perlu dikaji secara mendalam dan terbuka, terutama karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan mengenai potensi gempa megathrust di selatan Bali.
“Peringatan BMKG itu jelas. Jadi wajar kalau kami meminta ada kajian serius. Apalagi ini proyek besar di wilayah rawan,” tegasnya.
Selain itu, Wayan menyoroti minimnya titik evakuasi tsunami di Serangan. Dengan jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa dari lebih dari 1.000 kepala keluarga, fasilitas evakuasi dinilai sangat terbatas.
“Kalau terjadi bencana, ruang evakuasi kami sempit. Itu kondisi riil di lapangan,” katanya.
Sebelumnya, UNDP bersama Pemerintah Jepang dan BPBD Provinsi Bali sempat menggelar kegiatan Tsunami Amazing Race di Serangan untuk meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan bencana. Lebih dari 300 peserta terlibat, mulai dari pelajar hingga relawan.
Di sisi lain, Wayan juga menekankan pentingnya menjaga hutan mangrove Tahura Ngurah Rai yang berfungsi sebagai benteng alami Denpasar terhadap abrasi dan gelombang tinggi.
“Kalau kawasan mangrove dialihfungsikan menjadi wilayah industri, Denpasar bisa kehilangan pelindung alaminya,” ujarnya.
Wayan menilai proses perencanaan proyek LNG belum melibatkan masyarakat secara maksimal. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pun belum pernah dipublikasikan kepada warga.
“Kalau memang AMDAL itu ada, kenapa tidak dibuka? Masyarakat berhak mengetahui,” tambahnya.
Dari sisi ekonomi, ia menyebut pembangunan terminal LNG berpotensi mengganggu jalur pelayaran nelayan serta aktivitas wisata bahari di Pelabuhan Serangan yang menjadi sumber penghidupan banyak warga.
“Pendapatan utama kami berasal dari pelabuhan. Kalau itu terganggu, masyarakat kehilangan mata pencaharian,” katanya.
Wayan menegaskan, masyarakat tidak menolak pengembangan energi ramah lingkungan. Namun, pembangunan harus disertai kajian risiko yang jelas dan komprehensif.
“Kami mendukung pembangunan yang selaras dengan adat dan alam. Tapi jangan terburu-buru. Kalau tidak hati-hati, alam sendiri yang akan memberi jawaban,” tutupnya. (red/tim)
