GPIPS Bali Nusra 2026; Memperkuat Sinergi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Balinusra dan Menjaga Inflasi Nasional

MANGUPURANEWS – TABANAN, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan menyelenggarakan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026.

GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang dilakukan sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan sehingga upaya pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial. Sebagai bagian dari implementasi GPIPS Nasional, penyelenggaraan GPIPS Balinusra memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Balinusra.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu turut hadir perwakilan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Balinusra, kementerian/lembaga, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, BMKG, ASDP, HKTI, perbankan, akademisi, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menyampaikan lima hal penting terkait implementasi GPIPS Balinusra 2026 sebagai berikut:

1. GPIPS dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai pemangku kepentingan melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, guna menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
2. Pengendalian inflasi di wilayah Balinusra menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring karakteristik wilayah kepulauan, meningkatnya risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrem, serta dinamika global yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan.
3. Menjawab berbagai tantangan tersebut, implementasi GPIPS Balinusra difokuskan pada penguatan produktivitas pangan, modernisasi pertanian, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. Bank Indonesia mendorong replikasi sistem Subak di Bali sebagai model pengelolaan irigasi dan tata kelola produksi yang mampu menyelaraskan kebutuhan air dan pola tanam, serta mendorong sinkronisasi wilayah surplus dan defisit pangan.
4. Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada TPID di wailayah Balinusra atas komitmen, inovasi, dan kolaborasi yang telah dibangun dalam pengendalian inflasi. Berbagai success story seperti pengembangan pertanian terintegrasi dan modern, pasar murah berbasis 3T berkolaborasi dengan perumda, gerakan tanam cabai, serta inovasi stabilisasi harga di daerah menjadi contoh keberhasilan yang layak direplikasi dan telah mengantarkan Balinusra meraih berbagai capaian dalam pengendalian inflasi.
5. Ke depan, implementasi GPIPS akan terus diperkuat melalui sinergi dan kolaborasi yang semakin erat untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) selama ini terus mendukung terjaganya stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% (yoy), tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Capaian tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui implementasi GPIPS secara berkelanjutan.. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penguatan koordinasi pusat dan daerah serta kesiapsiagaan menghadapi tantangan iklim.

Bima menekankan bahwa ketahanan pangan daerah merupakan fondasi utama stabilitas inflasi nasional, sehingga langkah antisipasi terhadap dampak El Nino dan cuaca ekstrem harus dimitigasi secara cepat melalui sinergi TPID. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar-lembaga.

Sinkronisasi ini diperlukan untuk memastikan efektivitas kelembagaan pangan, keterlibatan BUMN/BUMD sebagai offtaker, serta kelancaran rantai pasok antarwilayah di Balinusra. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menekankan perlunya komitmen kuat dalam perlindungan lahan pertanian berkelanjutan serta pemberian insentif nyata untuk mendorong regenerasi petani muda agar sektor pertanian tetap memiliki daya tarik dan keberlanjutan secara jangka panjang.

GPIPS Balinusra 2026 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Balinusra yang menghasilkan komitmen bersama bertajuk Panca Kerthi Pangan sebagai arah penguatan ketahanan pangan di wilayah Balinusra.

Rapat menyepakati berbagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi strategi 4K melalui lima fokus utama, yaitu (i) memperkuat regenerasi dan peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan; (ii) mempercepat implementasi pertanian modern melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), mekanisasi, dan digitalisasi pertanian; (iii) memperkuat mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan; (iv) mengoptimalkan stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penguatan kelembagaan pangan; serta (v) memperkuat kelancaran distribusi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan, dan penguatan komunikasi kebijakan.

Sebagai implementasi komitmen tersebut, GPIPS Balinusra 2026 turut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian modern kepada kelompok tani, penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memperkuat penyerapan, penyediaan, dan distribusi komoditas pangan strategis, serta penguatan sinergi lintas sektor melalui kolaborasi riset pertanian, penguatan offtaker hasil panen, program urban farming, dan dukungan pembiayaan sektor pertanian.

Berbagai inisiatif tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok pangan, serta menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan. Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat implementasi GPIPS melalui penguatan sinergi lintas sektor, perluasan Kerja Sama Antar Daerah, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi yang berkelanjutan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Balinusra. (tim/BI)