Gede Aryanta: Raihan WTP ke-12 Badung Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

img 20260610 wa0114(2)
banner 468x60

MANGUPURANEWS – BADUNG, Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Gede Aryanta, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Badung mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.

Meski demikian, politisi Fraksi Gerindra itu mengingatkan bahwa keberhasilan dalam tata kelola dan pelaporan keuangan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, raihan WTP tidak boleh hanya menjadi kebanggaan administratif, melainkan harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan warga.

Bacaan Lainnya
banner 300250

“WTP bukanlah tujuan akhir pembangunan daerah. WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi, tetapi belum otomatis mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujar Gede Aryanta di Kabupaten Badung, Rabu (10/6/2026).

Ia menegaskan bahwa ukuran utama keberhasilan pemerintah daerah semestinya dilihat dari dampak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga.

Menurutnya, sejumlah indikator penting yang perlu menjadi perhatian antara lain penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagai daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat dan pendapatan daerah yang besar, Kabupaten Badung dinilai memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Politisi asal Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara tersebut juga mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus mempertahankan opini WTP setiap tahun. Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan penguatan sistem pengawasan harus terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

“Masyarakat pada akhirnya tidak hanya menilai berapa kali pemerintah meraih WTP, tetapi juga merasakan secara langsung apakah hidup mereka semakin sejahtera dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Ia berharap capaian WTP yang terus dipertahankan dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah yang lebih inklusif, merata, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung. (red)

banner 728x90

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses