Mangupuranews – MANGUPURA, Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyepakati pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, S.H., M.H., menyatakan bahwa tiga fraksi yang ada di parlemen—yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Golkar—secara bulat menerima dokumen rancangan tersebut untuk dilanjutkan ke pembahasan teknis berikutnya.
Kendati demikian, legislatif memberikan deretan catatan kritis dan rekomendasi yang menitikberatkan pada percepatan belanja infrastruktur penunjang pariwisata serta kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang.
“Dari ketiga fraksi itu, dapat saya simpulkan bahwa tentang rancangan APBD Perubahan 2026 ini semua fraksi dapat menerima. Sebagai lembaga legislatif pasti ada saran dan catatan. Saya kira semuanya konstruktif untuk pembangunan di Badung,” ujar Anom Gumanti saat diwawancarai awak media usai memimpin rapat.
Desak Pemerataan Fasilitas Wisata dari Badung Selatan hingga Utara
Dalam pemandangan umum dewan, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dinilai wajib diimbangi dengan perbaikan sarana fisik di kantong-kantong destinasi pelancong.
Anom Gumanti menerangkan, fraksi-fraksi memberikan penekanan khusus pada pembenahan fasilitas publik dan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan kenyamanan wisatawan maupun aktivitas masyarakat lokal.
Poin-poin strategis yang menjadi catatan dewan antara lain:
-
- Pemerataan Pembangunan Wilayah: Menghubungkan kesinambungan fasilitas penunjang antara sentra wisata Badung Selatan dengan Badung Utara yang potensial.
- Aksesibilitas dan Tata Lingkungan: Perbaikan jaringan jalan wisata, drainase, serta fasilitas kebersihan umum di titik keramaian.
- Efektivitas Belanja Modal: Memastikan pos belanja APBD Perubahan dieksekusi secara terukur oleh dinas terkait menjelang akhir tahun anggaran.
“Ada beberapa penekanan juga tentang infrastruktur di wilayah-wilayah pariwisata, baik daerah Kuta Utara maupun di Selatan,” imbuh politisi senior tersebut.
Waspadai Puncak Kemarau, Dewan Ingatkan Ancaman Karhutla dan Sampah
Selain fokus pada postur anggaran fisik, sorotan tajam legislatif tertuju pada antisipasi iklim ekstrem. Pasalnya, masa kemarau diprediksi masih akan membayangi wilayah Bali hingga November mendatang.
Mengingat rekam jejak bencana tahun-tahun sebelumnya di mana Badung kerap dilanda musibah kebakaran lahan terbuka dan tempat pembuangan sampah, Anom Gumanti mendesak eksekutif tidak bersikap pasif.
DPRD Badung menuntut koordinasi lintas instansi digalakkan secara berjenjang hingga ke tingkat aparat terbawah guna memitigasi titik api sedini mungkin.
“Fraksi menekankan karena hari ini sampai nanti bulan November adalah kemarau panjang. Mengingat kejadian sebelumnya banyak terjadi kebakaran, diharapkan pemerintah terutama OPD teknis selalu mengomunikasikan dan berkoordinasi dengan aparat bawahnya supaya hal itu tidak terjadi lagi,” tegas Anom Gumanti. (brv)
Tinggalkan Balasan