Mangupuranews – MANGUPURA, Komisi III DPRD Kabupaten Badung mendesak direksi Perumda Pasar Mangu Giri Sedana untuk membuka laporan keuangan dan segera membenahi fasilitas pasar yang terbengkalai. Desakan keras ini mencuat dalam rapat kerja evaluasi kinerja perusahaan daerah di Gedung DPRD Badung, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan. Turut hadir jajaran anggota komisi, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, serta I Gede Aryantha.
Para wakil rakyat menilai tata kelola perusahaan pelat merah ini belum berjalan maksimal. Sejumlah pos anggaran hingga kondisi fisik pasar di lapangan dinilai tidak sebanding dengan target bisnis yang telah dicanangkan.
Soroti Anggaran Digitalisasi hingga Keterbukaan LHP BPK
Persoalan transparansi menjadi sorotan tajam dalam pertemuan di Ruang Gosana II tersebut. Legislator mempertanyakan realisasi anggaran penyehatan perusahaan untuk tahun 2027 hingga rincian biaya master plan digitalisasi pasar yang menyedot dana sekitar Rp100 juta.
Selain itu, kelanjutan nota kesepahaman (MoU) dengan Food Station Jakarta juga ditagih kejelasannya. Dewan meminta direksi tidak menutup-nutupi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, terutama menyangkut keseimbangan utang, penagihan piutang, dan realisasi target laba.
”Kami ingin keterbukaan penuh terkait kondisi keuangan, penagihan piutang, hingga tindak lanjut LHP BPK. Jangan sampai rencana bisnis dan penggunaan anggaran di lapangan tidak sinkron,” tegas Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, di sela-sela rapat.
Pasar Kuta Becek dan Bocor di Tengah Kawasan Wisata
Kinerja operasional di lapangan pun tak luput dari evaluasi. Komisi III menyoroti ketimpangan antara pasar yang mencetak laba dan pasar yang terus merugi, salah satunya Pasar Tenten yang diusulkan agar pengelolaannya diserahkan saja kepada desa adat setempat.
Perhatian paling serius tertuju pada kondisi fisik Pasar Kuta. Sebagai pasar yang berdiri di jantung pariwisata internasional, fasilitas publik di sana dinilai memprihatinkan dan butuh perbaikan segera.
Beberapa catatan merah terkait kondisi operasional pasar meliputi:
- Infrastruktur Pasar Kuta: Atap masih mengalami kebocoran, lantai becek saat hujan, serta penataan lingkungan yang semrawut.
- Penyelamatan Pasar Merugi: Perlunya skema baru untuk menekan beban operasional pasar yang terus defisit, seperti opsi pelimpahan Pasar Tenten ke desa adat.
- Biaya Perbaikan: Perlunya rasionalisasi antara biaya pemeliharaan fisik pasar dengan pendapatan yang masuk.
”Pasar Kuta itu wajah pariwisata internasional kita. Sangat disayangkan jika kondisinya masih bocor, becek, dan kurang tertata, sehingga pembenahan fisik harus menjadi prioritas,” ujar I Made Ponda Wirawan.
Batas Maksimal 150 Pegawai dan Evaluasi Kinerja
Di sektor sumber daya manusia, dewan mengingatkan direksi agar patuh pada aturan main dan temuan auditor negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, jumlah karyawan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana dibatasi maksimal 150 orang demi menjaga kesehatan neraca perusahaan.
Dewan juga meminta manajemen memastikan kesesuaian gaji pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung. Di sisi lain, evaluasi ketat wajib diterapkan agar beban gaji sebanding dengan produktivitas kerja di lapangan.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, DPRD Badung berharap direksi segera mengeksekusi langkah penyehatan perusahaan secara profesional. Dengan tata kelola yang bersih, Perumda diharapkan mampu menyetor kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. (editor: brv)
Tinggalkan Balasan