MANGUPURANEWS – DENPASAR, Pemerintah berkomitmen menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia tanpa mengorbankan masyarakat, lingkungan, dan kebudayaannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan,” ujar Menko AHY.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran menteri terkait seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati empat fokus prioritas strategis. Pertama, penguatan tata ruang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, permukiman, dan lahan pertanian produktif. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, pendidikan, hingga fasilitas kesehatan.
“Pengembangan wilayah harus diawali dari tata ruang yang baik. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya,” jelas Menko AHY.
Ketiga, penanganan kemacetan lalu lintas melalui langkah jangka pendek dan panjang, seperti optimalisasi penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, pengembangan transportasi massal multimoda, hingga pemanfaatan transportasi laut seperti water taxi. Menko AHY menegaskan bahwa masalah kemacetan di Bali bukan lagi isu lokal karena ketika Bali macet, dunia ikut melihat, sehingga harus dijawab dengan solusi nyata melalui kebijakan strategis dan terintegrasi.
Keempat, pengelolaan sampah melalui percepatan TPST, TPS3R, serta teknologi Waste to Energy, yang disertai program penataan kawasan permukiman dan penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seluruh kebijakan pusat dipastikan tetap menghormati karakteristik dan kearifan lokal Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah pusat dalam menggelar koordinasi khusus tersebut.
“Ini baru pertama kali ada rapat koordinasi khusus mengenai pengembangan wilayah dan infrastruktur Bali. Saya sangat bangga dengan inisiatif ini karena seluruh kebutuhan strategis Bali dibahas secara komprehensif bersama kementerian terkait,” ungkap Koster.
Koster berharap seluruh hasil pembahasan dalam rapat tersebut dapat segera diwujudkan demi mengatasi berbagai kendala utama yang dihadapi Pulau Dewata saat ini.
“Harapan kami sederhana, ke depan cerita tentang macet berakhir, cerita tentang sampah berakhir, dan cerita tentang masalah air juga berakhir,” pungkas Koster.
(red-tim)
