BADUNG | mangupuranews – Pemerintah Kabupaten Badung resmi menyampaikan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Belanja Daerah diproyeksikan melonjak signifikan dari Rp11 triliun lebih menjadi Rp13 triliun, dengan porsi infrastruktur mendominasi hingga 59,8%.
Tembus Rp13 Triliun: Peningkatan Pendapatan Didorong Sektor Pajak
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengungkapkan bahwa penyesuaian postur APBD Perubahan ini dipicu oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh sekitar Rp200 miliar lebih, khususnya dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
”Pendapatan kita mengalami kenaikan dari proyeksi awal Rp9,5 triliun menjadi Rp9,7 triliun. Dampaknya langsung terasa pada kapasitas belanja kita yang melesat hingga Rp13 triliun, dengan Belanja Modal mencapai lebih dari Rp4 triliun,” terang Adi Arnawa usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Badung.
Selain PHR, Pemkab Badung juga melirik potensial pajak daerah lainnya, termasuk penerapan pajak rumah kos di atas 9 kamar sesuai ketentuan regulasi sebagai langkah intensifikasi PAD.
Solusi Kemacetan: Fokus Pembebasan Lahan Jalan Lingkar dan Konektivitas
Lonjakan anggaran belanja modal sebagian besar terserap untuk pengadaan tanah dan pembebasan lahan infrastruktur jalan. Langkah tegas ini diambil Pemkab Badung untuk mengurai titik-titik kemacetan pariwisata yang kian krusial.
Beberapa proyek strategis konektivitas yang menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2026 meliputi:
- Pengembangan Jalan Lingkar Selatan (Barat): Pembebasan lahan dari wilayah Wanagiri disambung menuju Kampus Udayana hingga Jimbaran.
- Penyelesaian Titik Kemacetan Kuta Selatan: Penataan dan pembebasan lahan difokuskan pada titik-titik krusial seperti Simpang Kampus Udayana, koridor Jalan Uluwatu, hingga akses penunjang di kawasan Gaitulang – Jimbaran.
- Diversifikasi & Penyertaan Modal: Penjajakan penambahan porsi saham daerah di PT Jasa Marga Bali Tol (diproyeksikan mencapai 15% atau senilai Rp85 miliar) untuk mendukung perpanjangan tol menuju Jimbaran.
Menyelamatkan Backbone Ekonomi: Infrastruktur Kunci Kesejahteraan
Membalas pertanyaan terkait besarnya anggaran pengadaan tanah, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur adalah syarat mutlak untuk mempertahankan daya saing pariwisata Kabupaten Badung.
”Kapasitas jalan kita di Badung sudah sangat terbatas. Kalau kita tidak berani mengambil langkah pembebasan lahan sekarang, pariwisata kita akan mati karena kemacetan. Tanpa infrastruktur yang memadai, ekonomi tidak akan bisa tumbuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan menjaga sektor pariwisata sebagai backbone ekonomi Badung pada akhirnya akan kembali memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari dukungan kegiatan adat, upacara keagamaan, hingga bantuan sosial di desa-desa adat.
Pemkab Badung kini menunggu proses evaluasi dari Gubernur Bali agar Rancangan APBD Perubahan 2026 segera disahkan menjadi Perda dan langsung dieksekusi di lapangan (brv)
Tinggalkan Balasan