MANGUPURANEWS – BADUNG, Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kamis (6/11/2025), di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung. Raker ini digelar dalam rangka memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
Raker dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, didampingi para anggota Komisi II, yaitu I Wayan Regep, I Wayan Edi Sanjaya, I Made Sudira, dan I Nyoman Artawa. Menurut Made Sada, keterbatasan waktu membuat Komisi II baru dapat melaksanakan pembahasan dengan empat OPD, dari total sembilan mitra kerja komisi tersebut.
“Kami memaksimalkan pembahasan yang ada agar percepatan pengesahan APBD 2026 dapat segera dilakukan sesuai arahan Bupati Badung. Fokus kami adalah menyusun mana yang menjadi prioritas dan memastikan alokasi anggaran tepat guna,” jelasnya.
Made Sada menyampaikan, alokasi anggaran untuk empat OPD ini cukup signifikan. Dinas PUPR memperoleh lebih dari Rp3 triliun, Dinas Perkim Rp297 miliar, DLHK Rp374 miliar, dan Dinas Kominfo Rp146 miliar.
PUPR: Penanganan Kemacetan dan Kualitas Infrastruktur
Komisi II menekankan penanganan kemacetan, khususnya pada rencana pembangunan jalan lingkar selatan dan lingkar Canggu. Selain itu, kualitas material pekerjaan infrastruktur juga menjadi perhatian.
“Kalau kualitas material, seperti paving trotoar, tidak sesuai standar, maka pekerjaan bisa tidak dibayarkan. Ini untuk memastikan kualitas pembangunan,” ujar Made Sada.
Perkim: Dorongan Kenaikan Anggaran Bedah Rumah
Program bedah rumah juga menjadi perhatian serius. Dari sekitar 1.600 permohonan yang masuk, sebanyak 600 sudah terverifikasi.
“Saat ini bantuan renovasi berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta. Namun angka ini dinilai belum cukup. Kami mendorong agar tahun 2026 ada penambahan alokasi, mengingat Badung memiliki PAD lebih dari Rp10 triliun,” tegasnya.
Ia memperkirakan seluruh permohonan dapat dipenuhi pada 2027.
DLHK: Usulan Penundaan Penutupan TPA Suwung
Terkait pengelolaan sampah, Komisi II meminta peningkatan sarana TPS3R dan mempertimbangkan penundaan rencana penutupan TPA Suwung pada 31 Desember 2025.
“Kami menunggu realisasi proyek Waste to Energy (WTE) yang direncanakan mulai berjalan 2026 dan penuh pada 2028. Penutupan sebelum ada solusi hanya akan menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Kominfo: Penguatan Layanan Aduan dan Keamanan Digital
Komisi II mengapresiasi program “Kontak Bupati” karena efektif menampung aspirasi masyarakat. Namun, Made Sada menilai perlunya memperkuat Tim Reaksi Cepat dan sistem keamanan digital.
“CCTV sudah mulai dipasang di Badung Utara dan harus diperluas ke Badung Selatan untuk menjaga keamanan wilayah pariwisata,” ujarnya. (Red)
