MANGUPURANEWS – BADUNG, Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama Perumda Air Minum Tirta Mangutama di Ruang Rapat Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Senin (6/4/2026). Agenda utama pertemuan ini membahas upaya peningkatan distribusi air bersih di wilayah Badung yang masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya saat musim kemarau.
Raker dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, didampingi Wakil Ketua I Wayan Sandra, Sekretaris I I Made Suryananda Pramana, Sekretaris II I Made Retha, serta anggota lainnya. Hadir pula Dewan Pengawas Perumda Tirta Mangutama I Ketut Gede Sunarta, Direktur Utama I Wayan Suyasa, beserta jajaran manajemen.
Dalam rapat tersebut, Ponda Wirawan menjelaskan bahwa salah satu solusi yang dibahas adalah pembangunan reservoar di kawasan perumahan dengan memanfaatkan fasilitas umum (fasum) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Badung. Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Ia mengakui, ketersediaan air bersih di Badung masih kerap terganggu, baik akibat keterbatasan pasokan maupun pemadaman distribusi saat musim kemarau. Karena itu, Komisi III juga mendorong pembangunan embung di titik-titik rawan banjir. Selain berfungsi sebagai cadangan air di musim kering, embung juga diharapkan mampu menekan limpasan air hujan yang memicu banjir.
Di sisi lain, rencana pengolahan air laut menjadi air baku melalui proses destilasi masih menunggu kelengkapan perizinan. Proyek tersebut nantinya akan mengintegrasikan jaringan pipa laut timur dan barat untuk memperluas layanan air bersih ke seluruh wilayah Badung.
Ponda Wirawan menambahkan, distribusi air ke wilayah Kuta Utara, Kuta, hingga Kuta Selatan telah diupayakan maksimal oleh Perumda, termasuk melalui jalur bawah laut dan bawah jalan tol. Namun, proyek tersebut membutuhkan pemenuhan sekitar 24 izin, sehingga prosesnya memerlukan waktu dan kehati-hatian administratif.
Menurutnya, kendala perizinan menjadi tantangan utama, meskipun upaya pelayanan terus dilakukan. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh prosedur administratif terpenuhi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Lebih lanjut, ia menyebut proses perizinan telah berjalan hampir satu tahun dan kini tersisa satu izin terakhir yang diharapkan dapat rampung pada 2026. Dengan demikian, target penyelesaian persoalan distribusi air, khususnya di wilayah Kuta Selatan bagian atas, dapat direalisasikan secara bertahap.
Komisi III juga mendorong Perumda Tirta Mangutama untuk memperbanyak pembangunan reservoar, terutama di daerah dataran tinggi dan kawasan padat penduduk. Koordinasi dengan Dinas Perkim dinilai penting, mengingat aset fasum di perumahan telah menjadi milik pemerintah daerah dan berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur air.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan air bersih sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Badung secara berkelanjutan. (red)
