Mangupuranews – MANGUPURA, Langkah mitigasi bencana di Kabupaten Badung memasuki babak baru dengan bergulirnya estafet kepemimpinan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) periode 2026–2030. Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua FPRB Badung, memimpin langsung rapat penyusunan struktur pengurus baru di Ruang Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Badung, Rabu (23/9/2026).
Melalui agenda konsolidasi tersebut, tongkat kepemimpinan FPRB Badung resmi beralih ke Anggota DPRD Badung I Made Rai Wirata. Pergantian nakhoda ini diarahkan untuk menggeser paradigma lama penanganan bencana yang kerap sebatas respons darurat menjadi tindakan preventif yang terukur.
“FPRB ini bukan hanya berbicara mengenai penanganan ketika bencana sudah terjadi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun kesiapsiagaan dan mengurangi risiko sebelum bencana terjadi,” tegas Anom Gumanti.
Dobrak Hambatan Birokrasi di Kawasan Pariwisata
Sebagai episentrum pariwisata nasional, Kabupaten Badung menghadapi tantangan mitigasi yang kompleks. Penanganan kebencanaan di tingkat daerah kerap terkendala sekat birokrasi, minimnya integrasi antarlembaga, dan ketiadaan mandat teknis yang jelas. Tanpa sinergi kuat, forum koordinasi rentan mandek sebatas tataran formalitas tanpa dampak konkret bagi warga.
Penyusunan kepengurusan periode 2026–2030 dirancang langsung untuk menutup celah eksekusi tersebut. Pendekatan kolaborasi pentahelix di bawah kepemimpinan Rai Wirata disiapkan menjadi motor penggerak ketangguhan daerah.
Sinergi lintas unsur yang diselaraskan dalam rencana kerja empat tahun ke depan meliputi:
- Legislatif dan Eksekutif: Menjamin integrasi regulasi daerah serta ketersediaan alokasi anggaran kebencanaan.
- FPRB Provinsi Bali: Memastikan peta mitigasi Kabupaten Badung sejalan dengan cetak biru kebencanaan tingkat provinsi.
- Akademisi: Menyediakan analisis data ilmiah, riset geologis, dan pemetaan zona rawan secara presisi.
- Dunia Usaha: Memperkuat standar keselamatan operasional industri pariwisata serta penyediaan fasilitas darurat.
- Komunitas Warga: Bertindak sebagai garda terdepan sistem deteksi dini dan edukasi di tingkat banjar hingga desa.
“Pengurangan risiko bencana membutuhkan kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kepengurusan FPRB ke depan harus mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai unsur untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan masyarakat Badung,” lanjut politisi PDI Perjuangan asal Kuta tersebut.
Kehadiran jajaran lintas pemangku kepentingan dalam rapat ini ditargetkan segera melahirkan kepengurusan definitif yang operasional di lapangan. Melalui nakhoda baru, FPRB Badung optimistis mampu mentransformasikan rencana kerja menjadi aksi nyata guna meminimalkan risiko bencana demi keselamatan warga dan stabilitas ekonomi daerah. (brv)
Tinggalkan Balasan