Mangupuranews – BADUNG, Manajemen Magnum Estate Group (MEG) mendesak Kejaksaan segera menuntaskan eksekusi putusan Budiman Tiang yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak enam bulan lalu. Desakan ini mencuat menyusul masih bebasnya terpidana kasus penggelapan proyek The Umalas Signature tersebut.
Dalam konferensi pers di The Umalas Signature, Kerobokan, Kuta Utara, Jumat (13/11/2026), perwakilan manajemen MEG, Parade Sitorus, S.H., M.H., hadir bersama jajaran tim kuasa hukumnya. Mereka meliputi Dr. Agus Samijaya, S.H., M.H., Irjen. Pol. (Purn.) I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Sc., Dimas Suhartono, S.H., serta Fitri Anisa, S.H., CTT., C.Med., C.L.D.
Kewajiban Imperatif Kejaksaan
Budiman Tiang (BT) sebelumnya terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan terkait pengelolaan aset The Umalas Signature. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 972 K/Pid/2026 pada Mei 2026, BT dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.
Meski Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri sejak Juli 2026, keberadaan terpidana belum juga dieksekusi hingga kini. Kuasa hukum MEG, Dr. Agus Samijaya, menegaskan bahwa pelaksanaan putusan inkrah bersifat wajib dan tidak bisa ditunda dengan alasan subjektif.
”Kejaksaan memiliki kewajiban yang bersifat wajib imperatif, harus melaksanakan eksekusi itu diminta atau tidak diminta oleh korban. Isi amar putusannya sudah jelas, perintah masuk ke dalam penjara, tidak abu-abu,” tegas Dr. Agus Samijaya di hadapan awak media.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden RI, Kapolri, Kompolnas, hingga Kejaksaan Agung agar aparat penegak hukum menjalankan tugas pokoknya secara profesional.
Enam Gugatan Perdata Kandas di Meja Hijau
Selain mandeknya eksekusi pidana, tim advokat membedah fakta di balik rentetan gugatan perdata yang dilayangkan kubu BT dan PT Tirta Digital Indonesia (PT TDI) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Dari total delapan gugatan sepanjang 2025–2026, enam perkara sudah diputus dan seluruhnya berujung kekalahan bagi pihak penggugat:
- 1 Perkara Dicabut: Gugatan wanprestasi terkait pembatalan RUPSLB PT Samahita Inti Prasada (PT SIP) dicabut sendiri oleh BT pada Juni 2025.
- 3 Perkara Tidak Dapat Diterima (NO): Gugatan pembatalan akta kerja sama hingga permohonan audit keuangan PT Samahita Umalas Prasada (PT SUP) kandas karena cacat formil, termasuk kepemilikan saham BT yang hanya 1 persen sehingga tidak memenuhi syarat undang-undang.
- 2 Perkara Ditolak: Hakim menolak gugatan pembatalan RUPSLB PT Indonesia Capital Group (PT ICG) serta menolak pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Saham. Majelis hakim justru mengabulkan gugatan balik PT Magnum Estate International (PT MEI) dan menyatakan peralihan saham tersebut sah secara hukum.
Sementara itu, dua gugatan perdata baru bernilai ratusan miliar rupiah masih bergulir. Perwakilan manajemen MEG, Parade Sitorus, menegaskan bahwa PT MEI masuk sebagai investor secara sah setelah membeli saham dari para pemegang saham lama.
”Sebenarnya kami tidak punya masalah internal dengan Pak Budiman Tiang, beliau yang mengada-adakan masalah. Dua pemegang saham sebelumnya sudah legowo menjual seluruh sahamnya dan tidak ada gugatan apa pun,” ujar Parade Sitorus.
Teror Massa dan Serangan Hoaks ke Investor
Ironisnya, di tengah statusnya sebagai buronan, kubu BT dinilai masih melancarkan gangguan nyata di lapangan dan ruang digital. Pada Juli 2026, sekelompok massa yang dipimpin Direktur PT TDI, Ricky Ariadi Pratama, sempat mendatangi The Umalas Signature dan berupaya melakukan pengosongan paksa tanpa putusan pengadilan.
Tidak berhenti di situ, pendiri PT MEI berkewarganegaraan Rusia, Stanislav Sadovnikov dan Igor Maksimov, menjadi sasaran kampanye hitam di media sosial. Keduanya difitnah telah dideportasi dan menjadi buronan interpol—narasi yang dipastikan hoaks oleh tim kuasa hukum karena izin tinggal (KITAS) investor keduanya masih aktif dan taat pajak.
Atas rentetan aksi tersebut, MEG telah melayangkan sejumlah laporan ke Polda Bali, mulai dari dugaan penyerobotan lahan, pengancaman siber, pencemaran nama baik melalui UU ITE, hingga percobaan pencairan tabungan emas milik PT SUP di Pegadaian Bali yang berhasil digagalkan.
Kuasa hukum MEG lainnya, Irjen. Pol. (Purn.) I Wayan Sugiri, turut mengingatkan pihak mana pun agar berhati-hati menjalin transaksi atau menerima kuasa dari seorang buronan yang telah berstatus terpidana inkracht.
”Pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada pihak-pihak yang bertemu atau berinteraksi berhubungan dengan saudara BT supaya berhati-hati. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang sudah berlaku sebagai hukum nasional, membantu atau menyembunyikan seseorang yang mengetahui tindak pidana tentu ada akibat hukumnya,” pungkas I Wayan Sugiri. (brv)
Tinggalkan Balasan