MANGUPURANEWS – BADUNG, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi meluncurkan Program Kredit Perumahan (KPP) pada 21 Oktober 2025. Program ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sektor usaha kecil melalui dukungan pembelian, pembangunan, hingga renovasi tempat usaha.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar Sosialisasi KPP pada Selasa, 25 November 2025, di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana. Acara ini dihadiri langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama 20 calon penerima manfaat dari Denpasar, Badung, dan Buleleng.
Dalam sambutannya, Menteri Maruarar menegaskan masih banyak rumah tidak layak huni di Bali yang membutuhkan penanganan cepat.
“Kita ingin melakukan langkah nyata untuk perubahan. Tahun depan anggaran akan meningkat hingga 100 persen,” ujarnya.
Ia menyampaikan, di Denpasar terdapat sekitar 100 rumah yang ditargetkan selesai direnovasi dalam empat bulan mendatang demi menghapus kawasan kumuh. Program KPP, lanjutnya, tidak hanya memastikan warga memiliki tempat tinggal layak, tetapi juga menghapus praktik rentenir melalui akses kredit yang cepat, mudah, dan terjangkau.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa Bali masih membutuhkan sekitar 32 ribu unit rumah layak huni. Mayoritas kebutuhan berada di tingkat kabupaten/kota. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus ditingkatkan.
“Kami mengapresiasi program 3 juta rumah dari Presiden dan Menteri. Kami berharap di Bali program ini berjalan progresif,” katanya.
Dalam skema penyaluran KPP, Bank BPD Bali menjadi salah satu bank pelaksana. Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., menyebut program ini akan memberikan efek pengganda besar bagi ekonomi daerah.
“Hampir 110 sektor ekonomi akan terdampak oleh program KPP. Tahun ini target penyaluran mencapai Rp11,5 miliar dan akan meningkat tahun depan,” jelasnya.
Selain KPP, BPD Bali juga mencatat kinerja positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Oktober 2025. Total realisasi mencapai Rp1,58 triliun bagi 7.920 UMKM, dengan 60,97 persen terserap di sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan perikanan.
Adapun rincian penyaluran meliputi:
– KUR Mikro: Rp300 miliar (100% dari kuota)
– KUR Ultra Mikro (Sumi): Rp520 juta
– KUR Kecil: Rp1,21 triliun
Sudharma menegaskan komitmen BPD Bali untuk terus memperkuat permodalan pelaku usaha produktif melalui penyaluran kredit yang prudent, transparan, dan akuntabel.
Selain KUR, BPD Bali juga menyalurkan Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebesar Rp8,29 miliar dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp3,3 miliar sebagai dukungan bagi sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Sosialisasi KPP turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muhammad Qodari, Dirjen Perumahan dan Perkotaan Dr. Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Dr. Heru Pudyo Nugroho.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk Kredit Program Perumahan (KPP) Bank BPD Bali, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi:
bpdbali.co.id → menu Pinjaman → Kredit Program → Kredit Program Perumahan (KPP) atau menghubungi BPD Bali Call 1500844.
Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia, serta menjadi peserta penjaminan LPS. (red/tim)
