MANGUPURANEWS – JIMBARAN, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa provinsi Bali membutuhkan dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan 32 ribu rumah rakyat layak huni. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), ia optimis seluruh kebutuhan tersebut dapat dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Koster pada kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran KPP serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam upaya memerangi praktik rentenir. Acara berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Badung, Senin (24/11/2025).
Koster menjelaskan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Bali tersebut merupakan kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dari total kebutuhan, 22 ribu unit berada dalam kewenangan kabupaten/kota. Ia berharap pemerintah pusat dapat menambah alokasi anggaran untuk Bali pada tahun 2026, sehingga percepatan pemenuhan rumah layak huni dapat berjalan lebih maksimal.
“Dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, saya meyakini dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga memberikan apresiasi terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, yang mencakup kawasan perkotaan, pedesaan, hingga wilayah pesisir. Menurutnya, program ini menjadi peluang besar untuk menyelesaikan persoalan permukiman di Bali lebih cepat, meski kuota daerah lain lebih besar karena wilayah yang lebih luas.
Respons Positif Menteri PKP
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Maruarar Sirait, menyambut baik harapan Gubernur Koster. Ia memastikan pemerintah pusat akan menindaklanjuti kebutuhan perbaikan rumah tak layak huni serta penataan kawasan kumuh di Bali secara bertahap.
“Di Bali masih ada kawasan kumuh dan rumah tak layak huni. Kita akan perbaiki bertahap. Bahkan Walikota Denpasar melaporkan kebutuhan 100 unit, dan tahun depan langsung kita alokasikan anggarannya,” ujarnya.
Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap penyediaan rumah layak huni. Hal itu terlihat dari peningkatan anggaran renovasi rumah tak layak huni yang melonjak signifikan: dari 45 ribu unit tahun ini menjadi 400 ribu unit pada tahun depan.
“Ini bukti program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” tegasnya.
KSP Muhammad Qodari: Hindari Rentenir, Gunakan Skema Pemerintah
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa program ini dirancang untuk memastikan masyarakat dapat memiliki rumah layak huni tanpa terjebak pinjaman rentenir.
“Kita ingin rakyat Bali memiliki rumah dengan skema pemerintah yang aman dan terjangkau. Mari sukseskan program ini agar KUR Perumahan tepat sasaran,” ujarnya menutup acara. (red/tim)
