MANGUPURANEWS – DENPASAR, Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK Dr. Fhitriodi, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, secara resmi membuka Bali Digital Innovation Festival 2026 bertempat di Hotel Prime Plaza, Denpasar, pada Selasa (28/4).
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis digital sebagai salah satu sektor unggulan baru di Pulau Dewata.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Bali atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi ekonomi Bali yang saat ini masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Berdasarkan data tahun 2025, sekitar 66% perekonomian Bali masih ditopang sektor pariwisata, sehingga penguatan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan digital menjadi sangat penting.
Dalam paparannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali memiliki keunggulan luar biasa sebagai destinasi wisata dunia, didukung kekayaan budaya, spiritualitas, dan keindahan alam yang tidak dimiliki daerah lain.
Dengan luas wilayah hanya sekitar 0,1% dari Indonesia, Bali mampu menjadi magnet global tanpa promosi besar. Tahun 2025 mencatat kunjungan lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara melalui jalur udara, ditambah sekitar 150 ribu wisatawan kapal pesiar, serta 9,3 juta wisatawan domestik, sehingga total kunjungan mencapai lebih dari 16 juta orang. Kontribusi devisa pariwisata Bali pun mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55% dari total devisa pariwisata Indonesia.
Di sisi lain, Koster juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Bali, seperti persoalan sampah dan kemacetan. Pemerintah Provinsi Bali bersama kabupaten/kota terus menggenjot penanganan sampah berbasis sumber dari hulu hingga hilir, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik berkapasitas 1.200 ton per hari yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026. Selain itu, berbagai proyek infrastruktur juga dipercepat, seperti pembangunan jalan bypass, jembatan di Nusa Ceningan, jaringan air bersih di Karangasem, hingga shortcut Singaraja–Mengwi yang ditargetkan rampung pada 2027–2028.
Koster menegaskan komitmennya untuk membangun fondasi infrastruktur yang merata di seluruh Bali hingga 2029, guna mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah utara, timur, dan barat Bali. Ia berharap, melalui penguatan ekosistem digital dan inovasi, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital yang kuat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Haryono, menyampaikan bahwa Baligivation sebagai salah satu festival digital terbesar di Bali merupakan inisiatif strategis yang menghadirkan kolaborasi antara pemerintah, otoritas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan transformasi digital. Ia menegaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang pertemuan ide dan inovasi, tetapi juga langkah nyata dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa penguatan tersebut dilakukan melalui berbagai program, mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi pasar rakyat, hingga pemberdayaan komunitas melalui inovasi seperti Banjar Pintar dan Pasar Rakyat Go Digital. Melalui Baligivation, diharapkan Bali dapat terus berkembang sebagai pulau digital yang adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi jati dirinya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK Dr. Fhitriodi menegaskan bahwa penguatan digitalisasi ekonomi juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap potensi risiko keuangan, khususnya pada sektor KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) yang memiliki peran strategis sebagai fasilitator transaksi wisatawan mancanegara di Bali. Ia menyoroti maraknya praktik money changer ilegal yang tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan distorsi pasar.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa aktivitas ilegal tersebut membuka celah terhadap tindak pidana, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Modus yang kerap ditemukan antara lain structuring untuk menghindari pelaporan, penggunaan identitas palsu, transaksi tanpa underlying yang jelas, hingga mingling atau pencampuran dana legal dan ilegal. Selain itu, praktik penyalahgunaan rekening operasional, penggunaan rekening pribadi, serta transaksi valas tanpa dasar yang jelas juga menjadi perhatian serius.
Untuk itu, PPATK menekankan pentingnya sinergi antar lembaga melalui pertukaran intormasi, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal. Di samping itu, penguatan kapasitas dan kesadaran industri juga menjadi kunci, termasuk peningkatan kualitas SDM, pemahaman terhadap modus kejahatan keuangan, serta kemampuan mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Kepatuhan yang efektif, komitmen manajemen, serta budaya integritas organisasi dinilai penting guna memastikan industri KUPVA BB di Bali berjalan legal, patuh regulasi, dan bebas dari penyalahgunaan.
Senada dengan itu, Kapolda Bali, Daniel Adityajaya, menyatakan bahwa penyelenggaraan Baligivation 2026 merupakan langkah visioner dari Bank Indonesia dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali melalui penguatan digitalisasi dan sinergi lintas sektor. Menurutnya, inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus menjadi katalisator dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.
Ia menegaskan bahwa di era saat ini, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, potensi kerawanan dan ancaman di ruang digital juga perlu diantisipasi secara serius, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital. (red/tim)
