MANGUPURANEWS – DENPASAR, Ketua Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Darmadi, menanggapi santai pemberitaan salah satu media online yang menuding lembaganya mandul dan hanya menjadi “macan kertas”. Dalam pesan suara yang diterima redaksi, Jumat (19/9/2025), Darmadi menegaskan pihaknya siap dievaluasi.
“Partner kita kan memang Komisi I. Di sana kita bisa buka-bukaan apa yang terjadi, kendala yang kita hadapi, tidak apa-apa kalau dievaluasi,” ujarnya.
Menurut Darmadi, struktur Satpol PP tersebar di seluruh tingkatan mulai provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dengan peran masing-masing. Ia menegaskan, banyak langkah penertiban yang sudah dilakukan meski tidak semua terekspos publik.
“Soal banjir misalnya, itu bukan semata-mata karena kinerja kami. Penanganannya harus komprehensif dari hulu hingga hilir, melibatkan pemerintah dan masyarakat. Bila ada laporan, tentu kami tindak lanjuti,” jelasnya.
Ia mengakui Satpol PP tidak bisa menjangkau seluruh persoalan secara langsung di kabupaten/kota, sehingga perlu berkolaborasi dengan perangkat daerah teknis maupun Satpol PP setempat. “Otonomi ada di kabupaten/kota. Kami di provinsi melakukan pengawasan sekaligus memberi kewenangan agar penanganan bisa tuntas,” tegasnya.
Darmadi mencontohkan soal pedagang individu di area parkir timur Lapangan Renon. Menurutnya, Satpol PP sudah melakukan pendekatan persuasif. “Kami sampaikan, aktivitas berdagang di situ dilarang kecuali saat ada event tertentu atau Car Free Day. Jadi pendekatan kami humanis, tidak serta-merta represif,” jelasnya.
Satpol PP, lanjutnya, tidak bisa disamakan dengan “Superman” yang mampu mengerjakan semua hal sekaligus. “Pemanggilan pengusaha, pemberkasan, pengecekan dokumen perizinan, itu semua sudah kami lakukan. Kalau ada yang bilang kami lemah, silakan dievaluasi. Justru kami akan buka apa yang menjadi kendala dan apa saja yang sudah berhasil kami lakukan,” tambahnya.
Terkait sorotan media, Darmadi memilih untuk tidak berpolemik. “Kami bekerja ya bekerja. Dengan segala keterbatasan, kami tetap berupaya menuntaskan tugas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Satpol PP Provinsi Bali masuk dalam tim terpadu yang menangani berbagai urusan perizinan, termasuk tim khusus DPRD bersama BPN, BWS, dan instansi terkait lainnya. “Semua sudah kami laporkan ke pimpinan dan terpantau dengan baik, meski tidak terekspos publik,” katanya.
Menutup keterangannya, Darmadi menyinggung soal teguran dari Ketua Komisi II DPRD Bali terkait larangan berdagang di area yang jelas-jelas tidak diperbolehkan. “Kalau kita maklumi satu, nanti yang lain juga ikut minta izin. Makanya kemarin kita bantu bongkar secara damai, tanpa kekerasan,” pungkasnya.(red/tim)
