MANGUPURANEWS – BADUNG, DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, Jumat (7/11). Agenda utama rapat yakni penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua II I Made Wijaya serta Wakil Ketua III I Made Sunarta, dan dihadiri 39 Anggota DPRD bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung.
Dalam kesempatan itu, Anom Gumanti menegaskan bahwa Bupati Badung telah memberikan penjelasan lengkap terkait seluruh masukan dan saran fraksi. Ia berharap proses ini menjadi langkah baik dalam penyusunan kebijakan daerah ke depan.
Terkait pembahasan APBD 2026, Anom menyoroti penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikoreksi dari sebelumnya di atas Rp10 triliun menjadi Rp9,5 triliun. Menurutnya, penyesuaian ini wajar karena selama dua tahun terakhir realisasi target belum tercapai.
“Ini menjadi bahan evaluasi. Karena pendapatan harus realistis dan menjadi dasar belanja daerah. Bila pendapatan tidak tercapai, maka belanja otomatis harus rasional,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas analisis dan masukan seluruh fraksi. Ia menyatakan APBD 2026 disusun dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan publik, dan pembangunan prioritas.
Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menegaskan Pemkab akan melakukan efisiensi belanja sekaligus mengupayakan pinjaman daerah ke PT SMI untuk percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan kemacetan di wilayah Kuta Utara dan Kuta Selatan.
Menanggapi Fraksi Golkar, Adi Arnawa menyebut realisasi PAD Badung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, meskipun koreksi target tetap diperlukan agar penganggaran lebih realistis.
Terkait pandangan Fraksi Gerindra mengenai mitigasi bencana, ia memastikan Badung telah menyiapkan langkah antisipatif termasuk normalisasi sungai, pembersihan gorong-gorong, penyediaan sarana kedaruratan, dan pembentukan pos gabungan.
Penurunan target PAD dari Rp11,5 triliun lebih menjadi Rp9,5 triliun lebih, menurut Bupati, merupakan langkah evaluatif agar potensi riil dapat dimaksimalkan secara lebih terukur. “Dari titik ini kita mulai, untuk melihat seberapa optimal PAD benar-benar bisa direalisasikan,” tutupnya. (Red/Ic)
